Kendari – Dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa serta para anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sulawesi Tenggara, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Selasa (11/11/2025).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Andi Isna Renishwari Cinrapole beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga, terutama dalam hal penegakan hukum dan pembinaan profesi notaris di wilayah Sultra.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Majelis Kehormatan Notaris (MKN) di tingkat wilayah.

“Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi notaris. Karena itu, diperlukan dukungan dan sinergi dengan Pengadilan Tinggi untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai ketentuan hukum dan etika jabatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Andi Isna menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga peradilan dan Kementerian Hukum dalam menciptakan kepastian hukum serta menjaga integritas profesi hukum di daerah.

“Kami menyambut baik langkah koordinatif dari Kanwil Kemenkum Sultra. Sinergi antar lembaga seperti ini sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan, profesional, dan berkeadilan,” ujarnya.

Pertemuan ini juga menjadi wadah untuk bertukar pandangan mengenai pelaksanaan tugas MKN Wilayah, termasuk mekanisme permohonan persetujuan pemanggilan notaris dalam proses penyidikan, guna menjamin bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip kehati-hatian.

Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara Kementerian Hukum dan Pengadilan Tinggi, diharapkan koordinasi dan pelayanan hukum di Sulawesi Tenggara semakin solid dan responsif terhadap dinamika masyarakat serta kebutuhan dunia hukum yang terus berkembang.

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Ahmad Sahrun serta Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI), Linda Fatmawati Saleh menerima kunjungan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin kolaborasi strategis melalui kegiatan sosialisasi tentang Perseroan Perorangan dan Merek Kolektif. Senin (27/10/2025)

Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mendukung kemudahan berusaha serta perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Kadin Sultra dalam memperluas pemahaman masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dan pelaku usaha lokal, terhadap pentingnya legalitas usaha melalui pendirian Perseroan Perorangan serta perlindungan produk lokal melalui Merek Kolektif.

“Kemudahan berusaha harus diiringi dengan kesadaran hukum. Melalui Perseroan Perorangan, pelaku usaha kini dapat memiliki badan hukum secara mandiri dan mudah. Sementara Merek Kolektif menjadi instrumen penting untuk mengangkat nilai dan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional,” ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan Kadin Sultra, Sastra menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan literasi hukum bagi para pelaku usaha di Sulawesi Tenggara. Kadin juga berkomitmen mendukung program Kemenkumham dalam mendorong terciptanya ekosistem usaha yang tertib, legal, dan berdaya saing.

Melalui sinergi ini, Kanwil Kemenkum Sultra dan Kadin Sultra bersepakat untuk melaksanakan kegiatan lanjutan berupa sosialisasi dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha, koperasi, dan kelompok masyarakat yang potensial untuk mengembangkan merek kolektif, sekaligus memfasilitasi pendaftaran perseroan perorangan secara digital.

Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata peran aktif Kemenkum Sultra dalam mendukung agenda nasional Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) serta memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di wilayah Sulawesi Tenggara.