Konawe — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan secara resmi membuka kegiatan Penyuluhan Hukum di Desa Toronipa, Kecamatan Soropia, pada Sabtu (31/01/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga tingkat desa.

Dalam sambutannya, Kakanwil menegaskan bahwa penyuluhan hukum merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan dan pemahaman hukum kepada masyarakat secara langsung.

“Kegiatan ini sangat strategis sebagai upaya memperluas akses keadilan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kami ingin memastikan hukum tidak menjadi sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.

Agenda utama penyuluhan adalah sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Kakanwil menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap KUHP Nasional sebagai produk hukum nasional yang menggantikan aturan lama warisan kolonial.

“Sosialisasi KUHP Nasional penting agar masyarakat beralih ke hukum nasional yang lebih adil dan manusiawi. Kita perlu memastikan warga memahami aturan baru ini agar tidak terjadi salah paham di lapangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil juga menyampaikan apresiasi atas capaian pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan se-Sulawesi Tenggara yang telah mencapai 100 persen, termasuk Desa Toronipa. Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan Posbankum sebagai garda terdepan akses konsultasi dan bantuan hukum.

“Keberadaan Posbankum adalah garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum secara merata. Saya berharap warga tidak ragu memanfaatkan fasilitas ini untuk mendapatkan akses keadilan,” katanya.

Selain penguatan pemahaman hukum pidana, Kakanwil turut mendorong pemerintah desa dan masyarakat untuk memperhatikan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) atas potensi lokal, produk unggulan, serta karya kreatif desa. Menurutnya, perlindungan KI dapat memperkuat identitas wilayah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Ia juga mengajak pelaku UMKM untuk memperkuat legalitas usaha melalui pendaftaran badan usaha, termasuk skema Perseroan Perorangan, guna menjamin kepastian dan keberlanjutan usaha.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan Kementerian Hukum terus diperkuat dalam pendampingan pendaftaran KI dan legalitas usaha, agar desa tidak hanya sadar hukum, tetapi juga kuat secara ekonomi,” pungkasnya.

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, jajaran Kanwil Kemenkum Sultra, narasumber, serta masyarakat Desa Toronipa, dengan harapan mampu membentuk masyarakat yang tertib, sadar hak dan kewajiban, serta semakin mudah mengakses layanan hukum negara.

😵‍💫 Masih bikin CaLBMN secara manual?
Lama... Capek.... Ribet.... dan salah salah...

✨ Sekarang saatnya upgrade!
Buat CaLBMN kamu lebih cepat, lebih akurat, dan lebih lengkap hanya dengan copy–paste dan klik klik asik tanpa ngetik🚀

👉 Akses aplikasinya di sini:
🔗 https://bit.ly/CalBMN2026

Kerja jadi praktis, efisien, dan nggak ribet.

Yuk, beralih ke cara lebih cerdas dan modern 💡

#AplikasiCaLBMN
#CaLBMNOtomatis
#CaLBMNCepat
#CepatTepatTidakRibet
#TransformasiDigital
#KementerianHukum

Kendari — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melaksanakan apel sore secara daring sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga dan memperkuat integritas aparatur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan pejabat struktural melalui platform virtual dan berlangsung tertib serta khidmat, Jumat (30 januari 2026).

Apel sore tersebut dipimpin oleh Ahmad Syahrir, JF Madya, selaku pembina apel. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan kedisiplinan sebagai aparatur sipil negara. Seluruh pegawai diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi etika kerja, meningkatkan tanggung jawab, serta melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut disampaikan bahwa apel sore menjadi sarana evaluasi dan refleksi bersama atas kinerja yang telah dilaksanakan. Meskipun dilaksanakan secara daring, seluruh pegawai diharapkan tetap menjaga komitmen kerja, memperkuat koordinasi, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas berjalan optimal, efektif, dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan dan partisipasi seluruh pegawai. Kakanwil menegaskan bahwa integritas merupakan nilai fundamental yang harus terus dijaga oleh seluruh aparatur sebagai landasan utama dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik, guna mewujudkan pelayanan hukum yang profesional dan berkualitas bagi masyarakat.

Kendari – Menjaga kesehatan tubuh merupakan modal penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan semangat tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan senam pagi bersama di halaman kantor, Jumat (30/01/2026).

Kegiatan ini diikuti secara antusias oleh jajaran pegawai, mulai dari Kanwil Kemenkum Sultra, DWP Kanwil Kemenkum Sultra, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, hingga Kanwil Kementerian HAM Sulawesi Selatan Wilayah Kerja Sultra. Sejak pagi, para pegawai terlihat bersemangat mengikuti setiap gerakan senam yang dipandu instruktur, menciptakan suasana penuh keceriaan dan kebersamaan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menegaskan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani, terlebih bagi aparatur negara yang memiliki tugas melayani kepentingan masyarakat. “Imunitas tubuh yang kuat menjadi pondasi bagi kita semua dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dengan kondisi fisik yang sehat dan bugar, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal, cepat, dan tepat kepada masyarakat,” ungkapnya.

Selain menjadi sarana olahraga, senam pagi ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antarpegawai lintas unit kerja. Kolaborasi yang terbangun melalui kegiatan sederhana seperti ini diharapkan mampu memperkuat soliditas dan sinergi dalam mewujudkan tata layanan publik yang profesional dan berintegritas.

Kegiatan ini menjadi pengingat bahwa gaya hidup sehat tidak hanya penting bagi individu, tetapi juga bagi organisasi. Dengan kesehatan yang terjaga, para pegawai Kemenkumham Sultra diyakini mampu memberikan kinerja terbaik dan pelayanan prima, sejalan dengan semangat Pengayoman untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad serta seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra mengikuti secara daring Sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Kamis (29/01/2026)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam memahami arah pembaruan hukum pidana nasional.

Webinar nasional tersebut secara khusus membahas Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi elemen strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang adil, modern, transparan, dan berkeadilan. Pembaruan KUHAP dipandang sebagai langkah penting untuk menyelaraskan hukum acara pidana dengan nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip due process of law, serta dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang.

Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej hadir sebagai pemateri utama dan memaparkan materi terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam pemaparannya, Beliau menegaskan bahwa reformasi hukum pidana tidak hanya berhenti pada lahirnya KUHP Nasional, tetapi harus diikuti dengan pembaruan hukum acara pidana agar sistem peradilan berjalan secara utuh, efektif, dan berkeadilan.

Beliau menekankan bahwa KUHAP yang baru diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pembaruan ini juga diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan hak asasi manusia.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra menyambut baik pelaksanaan sosialisasi ini dan menilai kegiatan tersebut sangat strategis dalam meningkatkan pemahaman jajaran Kanwil terhadap substansi dan filosofi pembaruan hukum pidana nasional. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif menjadi kunci agar implementasi kebijakan hukum dapat berjalan optimal hingga ke tingkat daerah.

Melalui keikutsertaan aktif dalam sosialisasi ini, Kanwil Kemenkum Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda reformasi hukum nasional, sekaligus memastikan seluruh aparatur memiliki kompetensi dan pemahaman yang selaras dengan kebijakan Kementerian Hukum. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.