Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang modern dan akurat. Komitmen ini diwujudkan dengan partisipasi aktif dalam kegiatan Peremajaan Data Pegawai yang diselenggarakan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Selasa (30/10/2025)

Kegiatan ini berfokus pada pemutakhiran dan rekonsiliasi data pegawai yang terintegrasi pada dua sistem utama, yaitu Dossier Simpeg Hukum dan Aplikasi SI-ASN milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tujuannya adalah untuk memastikan data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenkum Sultra akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Operator dan staf Bagian SDM Kanwil Kemenkum Sultra mengikuti rangkaian kegiatan peremajaan data ini secara daring, berkolaborasi dengan Biro SDM, Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), serta narasumber dari BKN. Mereka bekerja secara intensif untuk memverifikasi dan melengkapi berbagai data kepegawaian, termasuk riwayat jabatan, pangkat, gelar, unit kerja, serta memastikan seluruh dokumen pendukung digital (PDF) telah terunggah dengan benar sesuai standar yang ditetapkan.

Langkah strategis ini sangat krusial karena akurasi data pegawai merupakan fondasi penting dalam proses layanan kepegawaian, mulai dari administrasi kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, mutasi, hingga proses persiapan pensiun. Dengan data yang terintegrasi dan valid antara Simpeg Hukum dan SI-ASN, diharapkan proses manajemen ASN di Kanwil Kemenkum Sultra menjadi lebih efisien, transparan, dan berbasis sistem merit.

Menanggapi pelaksanaan kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi dan dukungannya.

“Kami sangat mendukung penuh kegiatan peremajaan data ini. Akurasi data adalah kunci utama dalam pelayanan kepegawaian. Dengan terintegrasinya data pegawai pada Dossier Simpeg Hukum dan SI-ASN, kita dapat memastikan setiap keputusan dan layanan kepegawaian berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi,” ujar Topan Sopuan. “Saya menginstruksikan seluruh jajaran, khususnya Bagian SDM, untuk terus menjaga dan memutakhirkan data secara berkala demi mewujudkan ASN yang profesional dan sistem manajemen SDM yang modern.”

Kendari, 30 Oktober 2025 – Kepala Bidang Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Sultra, Linda Fatmawati Saleh, memberikan penjelasan mengenai pentingnya pendaftaran merek kolektif dalam kegiatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan Kabupaten Buton Tengah, yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkum Sultra.

Dalam pemaparannya, Linda menjelaskan bahwa merek kolektif merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kelompok usaha atau koperasi agar produk yang dihasilkan memiliki identitas bersama dan standar mutu yang seragam. Dengan demikian, produk lokal dapat lebih mudah dikenali dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga membahas mengenai Koperasi Merah Putih, yang dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi contoh penerapan merek kolektif di daerah. Linda mendorong agar koperasi ini segera melakukan pendaftaran merek kolektif guna memperkuat nilai tambah produk dan menjaga keberlanjutan usaha anggotanya.

“Melalui pendaftaran merek kolektif, koperasi dapat membangun citra bersama, melindungi reputasi produk, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggotanya,” ujar Linda.

Sementara itu Topan Sopuan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra dalam arahannya, menyampaikan apresiasi atas sinergi antara bidang teknis dan pemerintah daerah dalam kegiatan pembentukan Posbankum tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya memperluas akses terhadap keadilan, tetapi juga mendorong kesadaran hukum dan ekonomi kreatif masyarakat desa.

“Posbankum menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman hukum yang utuh, termasuk terkait perlindungan kekayaan intelektual. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus digalakkan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara,” ujar Topan.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Kemenkum Sultra dalam memperkuat peran hukum di tingkat desa, sekaligus mengintegrasikan aspek perlindungan kekayaan intelektual dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Kendari - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum melaksanakan pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) se-Indonesia periode 2025–2028, yang berlangsung secara daring dari Jakarta. Kamis (30/10/2025)

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Sultra, A. Widya Arung Raya, akademisi, serta dua Notaris Sultra, turut dilantik sebagai Anggota MKNW Sultra.

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo selaku Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesi notaris.

“Profesi notaris bukan sekadar jabatan administrasi, melainkan amanah kepercayaan publik. Setiap akta dan tanda tangan yang dibuat memiliki tanggung jawab hukum dan moral yang besar. Karena itu, integritas harus menjadi napas dalam pelaksanaan tugas,” ujar Widodo dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Dirjen AHU, Widodo menegaskan bahwa keberadaan Majelis Kehormatan Notaris memiliki peran strategis dalam menjaga marwah, martabat, dan kepercayaan profesi notaris, serta memastikan proses pembinaan dan pengawasan dilakukan secara objektif dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Perlindungan hukum bukan berarti kebal hukum. Anggota Majelis harus menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan objektivitas dalam memberikan persetujuan terhadap pemeriksaan notaris oleh aparat penegak hukum,” tambahnya.

Pelantikan MKNW ini juga menandai komitmen Ditjen AHU dalam memperkuat kolaborasi antara Kementerian Hukum dengan lembaga penegak hukum, guna mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas dan bermartabat serta memberikan perlindungan terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra menyampaikan bahwa amanah ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan berkomitmen memperkuat sinergi antara unsur pemerintah, organisasi notaris, dan akademisi dalam menjaga kehormatan profesi notaris di wilayah Sulawesi Tenggara.

“Kami siap menjalankan amanah ini dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, serta memastikan setiap langkah MKNW Sultra berpihak pada penegakan hukum yang berkeadilan,” ujarnya.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa dan Kelurahan di Aula Kanwil Kemenkum Sultra, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan yang menekankan pentingnya memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan menyampaikan bahwa pembentukan Posbankum Desa dan Kelurahan merupakan langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat melalui layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.

“Setiap warga, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan penyelesaian masalah hukum secara adil dan manusiawi,” ujarnya.

Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, lanjutnya, berfungsi sebagai garda terdepan layanan hukum yang menyediakan informasi hukum, konsultasi, advokasi, mediasi, hingga rujukan kepada lembaga bantuan hukum (LBH) terakreditasi.

“Melalui Posbakum, kita ingin mewujudkan desa sadar hukum yang mandiri dan inklusif,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah, antara lain perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Buton Tengah. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan nyata terhadap upaya kolaboratif membangun akses hukum di tingkat lokal.

Kakanwil, Topan Sopuan menegaskan bahwa inisiatif pembentukan Posbankum Desa sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadirkan layanan dasar, termasuk layanan hukum, di desa.

“Jika desa telah mampu menghadirkan Posyandu untuk menjamin kesehatan masyarakat, maka sudah sepatutnya desa juga menghadirkan Posbakum untuk menjamin ‘kesehatan hukum’ masyarakat,” ujarnya dalam sambutan yang disambut antusias oleh peserta.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Kemenkum Sultra berkomitmen memberikan pendampingan teknis, pelatihan paralegal, pembinaan kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), serta memfasilitasi kerja sama antara pemerintah daerah, pemberi bantuan hukum (PBH), dan masyarakat hukum di desa.

Menutup sambutannya, Kakanwil Kemenkum Sultra tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Buton Tengah atas komitmen dalam memperluas layanan hukum bagi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak menjadikan kegiatan ini sebagai momentum bersama untuk membangun desa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berdaulat dalam hukum dan keadilan.

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan mengikuti secara virtual kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan bertajuk “Mewujudkan Akses Keadilan di Kalimantan Selatan Melalui Standar Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum RI, Andry Indrady, yang menegaskan pentingnya penguatan implementasi kebijakan bantuan hukum sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala BSK, Andry Indrady menyampaikan bahwa isu bantuan hukum merupakan prioritas nasional yang sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI, khususnya pada poin reformasi hukum. Ia juga menekankan bahwa pembangunan pos bantuan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan hukum dapat menjangkau masyarakat kurang mampu.

“Bantuan hukum bukan sekadar angan, tetapi wujud negara hadir bagi yang perlu. Kita ingin memastikan standar layanan bantuan hukum atau Starla Bankum benar-benar diterapkan di seluruh wilayah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi bantuan hukum (OBH), pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum di daerah.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN Constantinus Kristomo, Kepala Subbagian Non-Litigasi dan HAM Setda Provinsi Kalimantan Selatan Arih Satya, dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dr. Hj. M. Lina.

Dalam sesi diskusi, dibahas berbagai tantangan implementasi Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, termasuk masih terbatasnya OBH yang mampu memenuhi standar layanan tersebut serta pentingnya evaluasi dan revisi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat miskin.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wadah berbagi praktik baik antar wilayah dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan bantuan hukum yang berkeadilan.

“Diskusi seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkaya wawasan dan strategi dalam memastikan pelaksanaan standar layanan bantuan hukum berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem bantuan hukum nasional, memperluas jangkauan pos bantuan hukum hingga ke pelosok desa, serta memastikan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali memiliki akses yang setara terhadap keadilan.