Kendari – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa serta para anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Selasa (11/11/2025).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Abd. Qohar Af. beserta jajaran pejabat utama Kejati. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaboratif, membahas berbagai agenda strategis terkait pembinaan dan pengawasan notaris, sinergi dalam penegakan hukum, serta penguatan koordinasi kelembagaan di tingkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan bahwa hubungan kemitraan antara Kemenkumham dan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.

“Sinergi antarinstansi penegak hukum adalah kunci dalam mewujudkan kepastian hukum di daerah. Melalui komunikasi yang intens dan kolaborasi yang solid, kita dapat bersama-sama memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Abd. Qohar menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi langkah Kemenkum Sultra dalam membangun sinergi lintas lembaga. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Kemenkum dan Kejati akan memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut positif inisiatif dari Kemenkum Sultra. Kejaksaan siap bersinergi dan memperkuat kolaborasi, khususnya dalam bidang pembinaan notaris dan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami percaya, dengan kerja sama yang baik, kita dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar Kepala Kejati Sultra.

Dalam kesempatan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sultra juga menjalin dialog dengan pihak Kejati mengenai mekanisme koordinasi dalam proses pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas notaris di wilayah Sulawesi Tenggara.

Melalui kunjungan ini, Kemenkum Sultra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama lintas lembaga penegak hukum, demi menciptakan ekosistem hukum yang transparan, berintegritas, dan berpihak pada kepastian serta keadilan bagi masyarakat.

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menerima kunjungan kerja anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sulawesi Tenggara di ruang kerjanya, Selasa (11/11/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan, serta penegakan kode etik profesi notaris di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan konstruktif, membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kenotariatan yang berintegritas dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan.

Kepala Kantor Wilayah dalam arahannya menyampaikan bahwa MKN memiliki peran penting dalam menjaga martabat dan profesionalitas notaris sebagai pejabat umum yang berperan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Kementerian Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris harus terus bersinergi dalam mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang objektif, transparan, dan berlandaskan pada aturan hukum. Sinergi ini bukan hanya memperkuat profesi notaris, tetapi juga mendukung terwujudnya kepastian hukum di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara MKN dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, agar setiap proses pemeriksaan terhadap notaris dapat berjalan sesuai prosedur dan menjunjung asas keadilan.

Sementara itu, perwakilan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sultra menyampaikan apresiasi kepada Kemenkumham Sultra atas dukungan dan fasilitasi yang selama ini diberikan. Mereka menegaskan komitmen untuk terus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan Kanwil Kemenkum Sultra. Sinergi ini menjadi pondasi penting dalam memastikan bahwa notaris di Sulawesi Tenggara bekerja sesuai koridor hukum dan etika profesi,” ungkap salah satu anggota MKN.

Kendari — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui Bidang Kekayaan Intelektual menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Kolektif bagi desa dan kelurahan Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman perangkat desa, pelaku UMKM, dan kelompok pengelola produk unggulan daerah mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek melalui skema merek kolektif. Selasa (11/11/2025)

Dalam kegiatan ini, hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara, Linda Fatmawati Saleh. Ia memaparkan bahwa merek kolektif menjadi peluang strategis bagi desa, koperasi, dan kelompok UMKM untuk melindungi identitas produk sekaligus meningkatkan daya saing.

“Merek kolektif menguatkan identitas bersama dan mencegah pihak luar mengklaim produk yang sudah menjadi ciri khas komunitas. Dengan merek kolektif, desa dapat mengatur kualitas produk secara seragam, memiliki standar produksi, dan lebih mudah melakukan ekspansi pasar,” jelas Linda Fatmawati Saleh saat memaparkan materi.

Ia juga menekankan bahwa Perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya persoalan pengurusan administrasi, tetapi juga strategi ekonomi jangka panjang yang dapat membuka akses pembiayaan berbasis KI, meningkatkan nilai jual produk, hingga menarik peluang kerja sama dengan investor.

Sosialisasi ini diikuti oleh Bupati, perangkat desa, lurah, dan kelompok UMKM dari berbagai kecamatan di Buton Selatan. Peserta juga mendapatkan pendampingan langsung terkait tata cara pendaftaran merek kolektif, penyusunan aturan penggunaan merek (brand manual), dan persyaratan administrasi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, memberikan apresiasi atas antusiasme peserta dan keseriusan Kabupaten Buton Selatan dalam mendorong produk unggulan desa.

“Kami melihat Buton Selatan memiliki potensi produk lokal yang kuat dan unik. Melalui merek kolektif, kita ingin potensi itu tidak hanya dikenal, tetapi juga terlindungi. Harapannya, desa tidak hanya memproduksi, tetapi mampu menembus pasar yang lebih luas dengan legalitas yang kuat,” ujar Topan Sopuan.

Lebih lanjut, Topan Sopuan menyampaikan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

“Kemenkum akan terus mendampingi desa dan pelaku UMKM. Kita ingin desa naik kelas, UMKM naik kelas, dan produk lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tegasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi. Kanwil Kemenkum Sultra akan melakukan pemantauan lanjutan hingga proses pendaftaran selesai melalui DJKI Kemenkum.

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman mengikuti secara daring kegiatan Pojok Literasi Hukum dengan tema “Transformasi Hukum Pidana dalam KUHP Baru: Implementasi dan Strategi Penegakan Hukum di Tingkat Pusat dan Daerah”, yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini menghadirkan Wakil Menteri Hukum, Prof Edward Omar Sharif Hiariej sebagai narasumber utama, yang dalam arahannya menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan implementasi KUHP Nasional yang baru dapat berjalan secara efektif, harmonis, dan konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Wamenkum, Prof. Eddy menyampaikan bahwa Pasal 613 KUHP Nasional memberikan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan seluruh peraturan daerah (Perda) agar selaras dengan ketentuan yang termuat dalam KUHP baru. Ia mengungkapkan bahwa penyesuaian ini sangat krusial, mengingat terdapat belasan ribu Perda di seluruh Indonesia yang masih mencantumkan pidana kurungan dan denda sebagai sanksi.

“Perubahan paradigma hukum pidana nasional menghendaki adanya transformasi dalam cara kita memandang dan menegakkan hukum. Pidana kurungan tidak lagi dikenal dalam sistem hukum pidana baru, karena semangat yang diusung adalah reintegrasi sosial serta pencegahan terhadap penjatuhan pidana penjara berjangka pendek,” jelas Wamenkum, Prof. Eddy.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Pidana yang akan menjadi dasar hukum dalam menyesuaikan bentuk-bentuk sanksi pidana yang sebelumnya berupa kurungan menjadi pidana denda dengan sistem kategorisasi.

Antara lain:

1. Pidana kurungan tunggal diubah menjadi pidana denda kategori I;

2. Pidana kurungan alternatif dengan denda diubah menjadi pidana denda maksimum kategori II; dan

3. Pidana kurungan kumulatif dengan denda diubah menjadi pidana denda kategori III.

Selain itu, Wamenkum mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam merumuskan dan menyesuaikan substansi peraturan daerah yang mengandung norma pidana. Ia menegaskan bahwa peraturan daerah tidak boleh mengulangi (redundant), tumpang tindih (overlapping), ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk KUHP dan Undang-Undang sektoral lainnya.

“Kami menemukan beberapa perda di daerah yang masih memuat larangan atau sanksi yang sama dengan yang telah diatur dalam KUHP atau Undang-Undang lainnya. Hal ini harus dihindari agar tidak terjadi dualisme hukum dan pelanggaran terhadap asas hierarki peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan Pojok Literasi Hukum ini. Ia menilai kegiatan tersebut sangat relevan dengan dinamika perubahan hukum nasional dan menjadi wadah penting dalam memperkuat pemahaman jajaran Kementerian Hukum di daerah terhadap arah kebijakan hukum pidana Indonesia yang baru.

“Kegiatan ini memberikan wawasan yang sangat berharga bagi seluruh jajaran hukum di daerah, termasuk bagi kami di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya transformasi KUHP, kami berkomitmen untuk mengawal proses harmonisasi dan pembinaan peraturan daerah agar selaras dengan semangat pembaruan hukum nasional,” ujar Topan.

Melalui kegiatan Pojok Literasi Hukum ini, diharapkan seluruh jajaran Kementerian Hukum, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan hukum di daerah dapat lebih memahami arah kebijakan hukum pidana nasional yang baru. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada rehabilitasi sosial, sebagaimana diamanatkan dalam KUHP Nasional yang baru.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara terus memperluas jangkauan pelayanan hukum hingga ke tingkat daerah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terkait dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), dan Perseroan Perorangan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum Sultra pada Selasa (11/11/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan dan dihadiri langsung oleh Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios beserta jajarannya. Kehadiran seluruh unsur pemerintahan daerah ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berdaya saing ekonomi.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha mikro di wilayah pedesaan.

“Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah nyata dalam memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan hukum yang adil dan bermanfaat,” ujar Topan.

Ia juga menambahkan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak pelayanan hukum bagi masyarakat. Melalui Posbakum, warga dapat memperoleh informasi hukum dasar, konsultasi hukum, serta rujukan ke lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah juga menyoroti pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di daerah. Potensi kearifan lokal dan produk khas Buton Selatan, seperti kerajinan, kuliner tradisional, hingga hasil pertanian unggulan, perlu mendapatkan perlindungan hukum agar dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat.

Selain itu, kemudahan pendirian Perseroan Perorangan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pelaku UMKM agar naik kelas. Melalui regulasi yang sederhana dan biaya yang terjangkau, masyarakat dapat membangun badan usaha berbadan hukum secara mandiri.

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam memperkuat layanan hukum masyarakat, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyerahkan secara langsung sertifikat apresiasi atas tercapainya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kabupaten Buton Selatan kepada Bupati Muhammad Adios.

Penyerahan sertifikat tersebut menjadi simbol pengakuan atas sinergi dan langkah nyata Pemkab Buton Selatan dalam menyediakan akses hukum yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Sementara itu, Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios dalam sambutannya memberikan apresiasi yang tinggi atas perhatian dan dukungan Kemenkum Sultra terhadap penguatan kesadaran hukum masyarakat di daerahnya.

“Kami menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, masyarakat desa akan lebih mudah memperoleh pendampingan hukum, sementara pelaku usaha kecil dapat meningkatkan usahanya melalui perlindungan merek dan pendirian Perseroan Perorangan,” ungkap Adios.

Bupati Buton Selatan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton Selatan siap berkolaborasi dengan Kanwil Kemenkum Sultra untuk mendorong seluruh desa membentuk Desa Sadar Hukum serta mengembangkan potensi ekonomi lokal yang berbasis pada kekayaan intelektual masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini terus berlanjut, karena membangun kesadaran hukum bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Kemenkum Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Melalui peningkatan literasi hukum dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Perseroan Perorangan, diharapkan masyarakat Buton Selatan dapat tumbuh sebagai masyarakat yang sadar hukum, berkeadilan, dan mandiri secara ekonomi.

“Mari bersama-sama kita wujudkan masyarakat Buton Selatan yang sadar hukum, terlindungi hak-haknya, dan mampu berdikari secara ekonomi melalui kemudahan layanan hukum yang diberikan oleh pemerintah,” tutup Topan.