Kendari – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra), Topan Sopuan secara resmi menandatangani Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi program bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan rentan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kamis (28/08/2025)

Acara penandatanganan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah ini turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi.

Addendum perjanjian ini memuat beberapa poin penting terkait penyesuaian teknis dan administratif dalam penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan hukum, sejalan dengan evaluasi kinerja pada triwulan sebelumnya.

Dalam sambutannya, Kakanwil, Topan Sopuan menekankan komitmen pemerintah dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan.

"Penandatanganan addendum ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan kembali komitmen kita bersama untuk memberikan layanan bantuan hukum yang berkualitas dan tepat sasaran kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar Topan.

Beliau juga menambahkan bahwa sinergi antara Kanwil Kemenkum Sultra dengan para OBH menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

"Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan kerja keras rekan-rekan dari OBH yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum. Melalui addendum ini, kami berharap mekanisme kerja kita menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," lanjutnya.

Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III ini diharapkan dapat memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya kepastian hukum dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang terpinggirkan haknya di mata hukum karena keterbatasan ekonomi.

Kanwil Kemenkum Sultra akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program bantuan hukum berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan akses keadilan di Sulawesi Tenggara.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menghadiri Apel Pemantapan Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) pdi Kantor Gubernur Sultra. Apel ini merupakan bagian penting dari rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Acara ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik. Kamis (28/08/2025)

Upacara ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat tingkat nasional dan daerah, termasuk para gubernur, wakil gubernur, dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh Indonesia.

Dalam amanatnya, Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan kewajiban tahunan bagi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyatakan bahwa Kemendagri berkomitmen mendukung implementasi program-program strategis nasional melalui pengoordinasian serta pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang suportif.

Beberapa program nasional utama yang disebutkan antara lain program koperasi desa atau kelurahan merah putih dan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemendagri telah secara aktif memfasilitasi hal ini dengan menyusun beberapa templat regulasi dan mempercepat proses fasilitasi rancangan peraturan gubernur serta bupati/wali kota untuk mendukung program-program tersebut.

Dirjen Otda juga menyoroti upaya Kemendagri dalam meningkatkan kualitas produk hukum di daerah melalui pembinaan dan pengawasan. Salah satu instrumen utama untuk tujuan ini adalah Indeks Kepatuhan Daerah (IKD), yang berfungsi untuk menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan pembentukan Perda, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penilaian tahunan ini, yang dilakukan bersama tim independen dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas regulasi yang dibentuk.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan seluruh pemerintah daerah mengenai kewajiban untuk menyampaikan Perda dan Perkada provinsi maupun kabupaten/kota kepada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi dalam waktu 7 hari setelah ditetapkan. Ia juga mendorong setiap pemerintah daerah untuk melakukan self-assessment atau penilaian mandiri terhadap produk hukum yang telah dibentuk.

Menutup amanatnya, Ditjen Otda, Akmal Malik menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran kabupaten/kota atas keberhasilan penyelenggaraan acara. Ia menyebut bahwa acara tahun ini merupakan yang terbesar dan paling ramai dihadiri. Beliau berharap penyelenggaraan di tahun mendatang akan lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi kualitas produk hukum daerah di masa depan.

Kendari – Tim Kerja Pengharmonisasian sekaligus Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menghadiri undangan Fokus Grup Diskusi (FGD) Seminar Awal pembahasan Naskah Akademik tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Kendari, Kamis (28/8/2025).
‎
‎Tim hadir mewakili Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Candrafriandi Achmad.
‎
‎Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sulawesi Tenggara di Aula Rapat Universitas Sulawesi Tenggara.
‎
‎Adapun tiga Raperda yang menjadi fokus pembahasan, yakni:
‎
‎1. Raperda tentang Kota Layak Anak,
‎2. Raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan
‎3. Raperda tentang Kepemudaan.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan masukan dan pandangan teknis untuk mendukung kualitas penyusunan naskah akademik.
‎
‎Hal ini sejalan dengan peran Kemenkum dalam memastikan setiap regulasi daerah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam keterangannya menegaskan pentingnya keterlibatan Kemenkum dalam setiap proses penyusunan regulasi daerah.
‎
‎“Melalui forum akademik seperti ini, kami hadir untuk memberikan pandangan hukum agar setiap rancangan peraturan daerah memiliki kepastian hukum, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Kendari,” ungkapnya.

‎Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Buton tentang Penetapan Kurang Bayar Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2024, Kamis (28/8/2025).
‎
‎Rapat harmonisasi ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan, Candrafriandi Achmad, bersama tim perancang peraturan perundang-undangan.
‎
‎Kegiatan dilaksanakan secara konferensi dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai pengusul rancangan peraturan.
‎
‎Dalam pembahasan, tim Kanwil Kemenkum Sultra memberikan sejumlah masukan teknis dan substansi agar Raperbup tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan setiap regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan dengan efektif.
‎
‎“Kemenkum berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam menghadirkan regulasi yang berkualitas, termasuk Raperbup Buton ini, agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Topan.

‎Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Buton tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kamis (28/8/2025).
‎
‎Rapat dipimpin tim perancang peraturan perundang-undangan. Kegiatan dilakukan secara konferensi dengan menghadirkan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai pengusul rancangan.
‎
‎Dalam forum tersebut, tim Kanwil Kemenkum Sultra memberikan telaah dan masukan terkait penyempurnaan substansi maupun teknik penyusunan agar Raperbup selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan berkeadilan.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa harmonisasi ini bertujuan memperkuat aspek legalitas dan keberlanjutan program koperasi desa maupun kelurahan.
‎
‎“Peraturan yang baik akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan,” ujarnya.