Kendari — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Infokom) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) dalam rangka konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), Rabu (4/6/2025).
‎
‎Kunjungan ini diterima oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra.
‎
‎Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memperoleh pendampingan dan pertimbangan hukum terkait pembentukan Raperbup, agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik.
‎
‎Dalam sesi pembahasan, tim perancang memberikan masukan teknis dan substansial mengenai struktur norma, konsistensi pengaturan, serta kesesuaian antara raperbup dan kebijakan sektor informasi dan komunikasi di daerah.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, mengapresiasi langkah proaktif Dinas Infokom dalam menjalin koordinasi sejak tahap awal penyusunan regulasi.
‎
‎“Kolaborasi seperti ini sangat penting agar setiap produk hukum daerah memiliki dasar yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Kami Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus mendampingi proses penyusunan regulasi yang berkualitas, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Topan.
‎

Jakarta - "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital" menjadi tema kegiatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum. Rabu (04/05/2025)

Kegiatan digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, dihadiri sejumlah tokoh juga menghadiri kegiatan ini, di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Direktur Utama Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Aylawati Sarwono, serta stakeholder terkait. Turut hadir secara langsung juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman dalam acara tersebut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan sambutannya bahwa peran penting inovasi dan kreativitas yang diperingati setiap 26 April oleh WIPO. Beliau menyatakan bahwa selama satu dekade terakhir, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencapai berbagai prestasi signifikan dalam melindungi dan memajukan kekayaan intelektual di Indonesia, dengan bukti nyata peningkatan jumlah pendaftaran dan sistem perlindungan yang modern.

Tema Kementerian Hukum sepanjang tahun 2025 adalah "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital". Tema ini menekankan pentingnya melindungi karya anak bangsa untuk meningkatkan kepercayaan diri, mendorong investasi dalam inovasi, dan memajukan Indonesia di kancah global.

DJKI terus berupaya meningkatkan layanan melalui peningkatan sistem pendaftaran dan pencatatan online, seperti aplikasi POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) versi 2025 dan laman edukasi KI. Kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional/BAPPENAS dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) juga diperkuat untuk mendukung pengembangan kekayaan intelektual.

Selain itu, Menteri juga menyinggung perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sebagai warisan budaya tak benda. Beliau memberikan selamat kepada para penerima penghargaan dan mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran DJKI selama satu dekade terakhir. Menteri menginstruksikan agar Mars Kekayaan Intelektual Indonesia dengan alunan seni tradisi nusantara diputar di setiap kegiatan terkait kekayaan intelektual

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyambut baik acara peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25 yang diselenggarakan DJKI Kementerian Hukum di Jakarta. Beliau mengapresiasi tema "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital" sebagai landasan strategis untuk mendorong kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual.

Topan Sopuan menegaskan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara untuk terus bersinergi dengan pusat dalam memajukan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Hukum yang menyoroti peningkatan layanan DJKI melalui sistem daring seperti aplikasi POP HC dan laman edukasi KI, serta perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal. Kakanwil Topan Sopuan menyatakan kesiapan jajarannya di Kendari untuk terus berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar ekspose kinerja satu dekade dan apresiasi kekayaan intelektual. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25.

Kegiatan digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025). Kegiatan ini mengangkat tema 'Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital'.

Sejumlah tokoh juga menghadiri kegiatan ini, di antaranya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko, Direktur Utama Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Aylawati Sarwono, serta stakeholder terkait. Turut hadir secara langsung juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman dalam acara tersebut.

Ada 20 provinsi dengan 27 daerah yang ditetapkan sebagai daerah berbasis kekayaan intelektual. DJKI juga meluncurkan inovasi pada laman hak cipta dengan sistem e-Seal dengan one-time password.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, mengatakan tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan gambaran komprehensif terkait kekayaan intelektual. Lalu, untuk mengukur perkembangan inovasi dan kreativitas nasional, mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program DJKI, merumuskan strategi dan kebijakan kekayaan intelektual di masa depan, serta akuntabilitas dan transparansi publik.

"Tujuan utama kegiatan ini adalah ingin memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia," ujar Razilu dalam sambutannya.

Razilu mengatakan total permohonan kekayaan intelektual (KI) dari 2015 sampai 2024 mencapai 1.738.573 permohonan. Pertumbuhan rata-rata pengajuan permohonan KI sebesar 18,5 persen.

"Secara keseluruhan dapat Bapak saksikan bahwa 86,76 persen permohonan berasal dari dalam negeri, sementara 13,24 persen berasal dari luar negeri," ujarnya.

Permohonan hak cipta dan merek sebesar 99,80 persen berasal dari dalam negeri dari total 672.400 permohonan. Lalu, 85,20 persen berasal dari luar negeri dari total 906.395 permohonan.

Permohonan desain industri sebesar 68,76 persen berasal dari dalam negeri dari total 47.014 permohonan. Permohonan paten sebesar 32,05 persen berasal dari dalam negeri dari total 119.901 permohonan.

Top five jenis ciptaan yang paling sering dimohonkan adalah buku 123.661 permohonan, karya tulis atau artikel 57.258 permohonan, program komputer 53.221 permohonan, karya rekaman video 50.466 permohonan, dan poster 43.668 permohonan.

Capaian satu dekade kekayaan intelektual ini akan diluncurkan dalam sebuah buku yang rencananya akan di-launching pada Agustus 2025. Buku ini dapat dijadikan sumber informasi komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Hadir Secara langsung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan menyatakan sambutan positif. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam memajukan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.

Topan Sopuan juga menyoroti tema "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital" sebagai landasan strategis untuk mendorong kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan KI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara akan terus berupaya meningkatkan layanan dan sosialisasi program DJKI, termasuk pemanfaatan inovasi seperti aplikasi POP HC dan sistem e-seal, untuk mempermudah masyarakat dalam melindungi karya-karya mereka

Jakarta - Dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia ke-25, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar ekspose kinerja satu dekade dan apresiasi kekayaan intelektual di Jakarta pada Rabu, 4 Juni 2025. Acara ini mengangkat tema "Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi di Era Digital".

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia, mengukur perkembangan inovasi dan kreativitas nasional, mengevaluasi efektivitas kebijakan DJKI, merumuskan strategi masa depan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik.

Dalam kurun waktu 2015 hingga 2024, total permohonan kekayaan intelektual (KI) mencapai 1.738.573, dengan 86,76% di antaranya berasal dari dalam negeri. Buku, karya tulis/artikel, program komputer, karya rekaman video, dan poster menjadi lima jenis ciptaan yang paling banyak dimohonkan. Capaian ini akan dirangkum dalam sebuah buku yang akan diluncurkan pada Agustus 2025.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyoroti peran penting inovasi dan kreativitas, serta mengapresiasi capaian signifikan DJKI dalam satu dekade terakhir, termasuk peningkatan jumlah pendaftaran dan modernisasi sistem perlindungan. DJKI terus berinovasi dengan aplikasi POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta) versi 2025 dan laman edukasi KI, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait seperti BAPPENAS dan BRIN untuk pengembangan kekayaan intelektual, termasuk perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

Menteri Hukum juga menginstruksikan pemutaran Mars Kekayaan Intelektual Indonesia dengan alunan seni tradisi nusantara dalam setiap kegiatan terkait KI. Apresiasi juga diberikan kepada internal DJKI dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyambut baik kegiatan ini dan menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam memajukan perlindungan KI di Indonesia. Beliau berkomitmen untuk terus mendorong kesadaran masyarakat Sulawesi Tenggara akan pentingnya pendaftaran dan perlindungan KI, serta mendukung upaya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayahnya.

Secara keseluruhan, Topan Sopuan menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus berkontribusi dalam pencapaian tujuan DJKI untuk menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menjadikan kekayaan intelektual sebagai pilar utama kemajuan bangsa

Kendari — Memasuki hari kedua pelaksanaan Pelatihan Paralegal Serentak Angkatan II, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara terus mengintensifkan materi penguatan hukum bagi peserta dari berbagai desa dan kelurahan, Kamis (05/06/2025).
‎
‎Kegiatan yang merupakan bagian dari program nasional Kementerian Hukum RI ini diikuti oleh anggota Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta perwakilan perangkat desa dan kelurahan yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
‎
‎Para peserta dibekali dengan pemahaman komprehensif tentang hukum, hak asasi manusia, advokasi, serta perlindungan kelompok rentan.
‎
‎Materi pelatihan pada hari kedua mencakup:
‎
‎1. Struktur Masyarakat, disampaikan oleh LBH HAMI Kolaka Utara dan YLBH Permata Adil
‎2. Bantuan Hukum dan Advokasi, oleh LBHM Baubau
‎3. Hak Asasi Manusia, oleh Posbakumadin Pengadilan Negeri Kendari
‎4. Gender, Minoritas, dan Kelompok Rentan, oleh LBH Shotokan Kendari.
‎
‎Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, mengatakan bahwa materi-materi yang diberikan diharapkan mampu memperkuat kapasitas para peserta sebagai mitra strategis negara dalam penyebarluasan informasi hukum di tengah masyarakat.
‎
‎Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa kehadiran paralegal dari unsur masyarakat bukan hanya simbol partisipasi publik, tetapi juga ujung tombak dalam mendorong inklusivitas layanan hukum di wilayah yang sulit dijangkau.
‎
‎“Paralegal adalah jembatan antara masyarakat dan sistem hukum. Kita ingin masyarakat tahu bahwa mereka punya hak, dan tahu bagaimana cara memperjuangkannya,” ujar Topan.