Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad menghadiri secara langsung Penganugerahan Peacemaker Justice Award Tahun 2025 yang digelar di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Rabu (26/11/2025).
Kegiatan bergengsi yang memasuki tahun ketiganya ini menjadi puncak apresiasi bagi para Kepala Desa dan Lurah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat melalui pendekatan non-litigasi.
Dalam sambutannya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menekankan bahwa desa merupakan miniatur Indonesia yang memuat seluruh dinamika sosial dan persoalan hukum. Karena itu, ia memandang Peacemaker Justice Award sebagai terobosan strategis untuk mendekatkan solusi hukum kepada masyarakat desa melalui mekanisme damai dan gotong royong.
Yandri juga menyoroti pentingnya menyelesaikan konflik secara musyawarah, termasuk sengketa keluarga dan persoalan pasca Pilkades yang kerap menjadi sumber ketegangan di masyarakat.
“Yang kalah jangan sakit hati, yang menang jangan jumawa. Kita harus kembali bersatu demi masa depan desa,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa penyelenggaraan Peacemaker Justice Award 2025 memiliki perbedaan mendasar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun ini, seluruh peserta dipastikan telah memiliki Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa atau kelurahannya sebagai syarat keikutsertaan. Beliau mengungkapkan bahwa hingga 2025 telah terbentuk lebih dari 70 ribu Posbakum di seluruh Indonesia, hasil kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
“Saya pastikan, yang ikut di tahun 2025 adalah desa dan kelurahan yang Posbakumnya sudah terbentuk. Hingga hari ini ada lebih dari 70.115 Posbakum di seluruh Indonesia,” jelas Menteri Hukum.
Beliau juga memberikan apresiasi mendalam kepada para Kepala Desa dan Lurah yang berperan sebagai Hakim Juru Damai Desa.
“Walaupun tidak memiliki gelar akademik, mereka memiliki gelar kehormatan sebagai Non-Litigation Peacemaker. Inilah wajah Indonesia yang kita banggakan,” ungkapnya.
Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan yang turut hadir memberikan apresiasi dan menyampaikan komitmen Kanwil dalam mendukung penguatan akses keadilan di desa-desa di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Peacemaker Justice Award bukan sekadar penghargaan, tetapi gerakan besar untuk membangun budaya hukum yang damai dan berkeadilan. Kami di Kanwil Kemenkum Sultra siap mendukung penuh penguatan Posbankum dan kapasitas paralegal desa,” ujar Kakanwil.
Ia juga menekankan bahwa upaya kolaboratif lintas kementerian dan pemerintah daerah merupakan kunci terciptanya penyelesaian sengketa yang efektif dan humanis.
“Jika penyelesaian masalah bisa ditangani secara mediasi di tingkat desa, maka stabilitas sosial akan tercipta, kriminalitas menurun, dan pembangunan dapat berjalan dengan optimal,” tambahnya.
Melalui penganugerahan ini, Kementerian Hukum berharap semangat penyelesaian sengketa secara damai dapat semakin meluas ke seluruh penjuru desa, sejalan dengan arahan Presiden untuk membangun dari desa sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
