Kendari – Komitmen dalam memperkuat kualitas pembinaan hukum di daerah terus ditunjukkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Hal ini tercermin melalui partisipasi aktif Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan bersama jajaran pimpinan dalam Rapat Peningkatan Kinerja pada Kegiatan Pembinaan Hukum di Wilayah Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum secara daring. Kamis (30/04/2026)
Kegiatan strategis ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, James Alexander Kaihatu. Rapat juga dihadiri oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan penyelarasan kebijakan pembinaan hukum secara nasional.
Kepala BPHN, Min Usihen dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa pembinaan hukum memiliki peran krusial dalam membangun kesadaran dan budaya hukum masyarakat. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pembinaan hukum tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembinaan hukum harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan pemahaman hukum yang utuh, serta mendorong terciptanya masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh jajaran di wilayah untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta mengoptimalkan berbagai program unggulan seperti pembentukan desa/kelurahan sadar hukum, penyuluhan hukum terpadu, hingga peningkatan kualitas layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam forum tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, termasuk identifikasi tantangan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan konstruktif terkait strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas output program pembinaan hukum.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik pelaksanaan rapat ini sebagai wadah evaluasi sekaligus penguatan arah kebijakan ke depan. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sultra untuk terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan layanan pembinaan hukum yang lebih optimal.
“Hasil rapat ini menjadi pedoman penting bagi kami dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Kami akan terus mendorong peningkatan kualitas penyuluhan hukum, memperluas pembentukan desa sadar hukum, serta memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses secara merata oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan pembinaan hukum. Oleh karena itu, Kanwil Kemenkum Sultra akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta elemen masyarakat.
Dengan keikutsertaan dalam rapat ini, Kanwil Kemenkum Sultra kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pembinaan hukum di daerah. Diharapkan, berbagai langkah strategis yang dihasilkan dari forum ini dapat mendorong terwujudnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang semakin sadar hukum, serta terciptanya sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.
