Kendari - Tim Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat analisa terkait permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana, Kamis (18/9/2025).
‎
‎Permohonan tersebut berkaitan dengan pertimbangan dan saran hasil harmonisasi Raperda tentang Pencabutan Beberapa Perda.
‎
‎Langkah ini ditempuh setelah sejumlah raperda yang telah melalui proses harmonisasi kemudian dibahas di DPRD Kabupaten Bombana, dan muncul usulan agar pencabutan beberapa perda tersebut digabungkan dalam satu raperda.
‎
‎Adapun tujuan penyatuan tersebut adalah untuk efisiensi dan penyederhanaan regulasi, sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan di lapangan.
‎
‎"Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Bombana mengajukan permohonan kepada Kanwil Kemenkum Sultra untuk memberikan pertimbangan, masukan, dan saran atas rencana penggabungan raperda pencabutan tersebut", ujar Erwin salah satu tim kerja pengharmonisasian.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam kesempatan terpisah menyampaikan bahwa pihaknya akan menelaah secara cermat usulan yang diajukan, sehingga hasilnya dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung tertibnya peraturan daerah.
‎
‎“Kanwil Kemenkum Sultra akan memastikan bahwa proses penyusunan raperda tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang baik,” ujar Topan Sopuan.
‎

‎Kendari – Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan rapat internal pada Kamis (18/9/2025).
‎
‎Rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi P3H, Candrafriandi Achmad, membahas rencana kerja masing-masing program meliputi DJPP, PHN, dan BSK untuk triwulan III. Setiap tim kerja diminta menyampaikan progres capaian serta strategi pelaksanaan kegiatan agar target dapat tercapai sesuai rencana.
‎
‎Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya peningkatan kedisiplinan pegawai sebagai bagian dari komitmen Divisi P3H dalam menjaga kinerja organisasi dan memberikan pelayanan terbaik.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, pada kesempatan terpisah menyampaikan bahwa rapat internal merupakan sarana penting untuk memastikan arah kerja seluruh program tetap sejalan dengan target organisasi.
‎
‎ “Kedisiplinan dan sinergi antarbidang menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kinerja yang optimal,” ujarnya.

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Peran Pelaksana Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan secara virtual, Kamis (18/09/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, sinkronisasi, serta optimalisasi peran kantor wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di daerah.

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Ronald Lumbuun menekankan pentingnya peran kantor wilayah sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum dalam memastikan kebijakan, regulasi, dan program strategis berjalan dengan baik hingga ke tingkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung langkah penguatan tersebut. “Kanwil Sultra siap bersinergi dan menjalankan fungsi strategis yang diamanahkan, baik dalam bidang pelayanan hukum maupun koordinasi lintas sektor, sehingga keberadaan Kementerian Hukum semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Melalui rakor ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama mengenai peran kantor wilayah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum, memperluas kerjasama, serta meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) menerima kunjungan koordinasi dan konsultasi dari Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan, Kamis (18/9/2025).
‎
‎Kunjungan tersebut dalam rangka membahas rencana penyusunan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Buton Selatan.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyambut baik inisiatif DPRD Buton Selatan dan menegaskan pentingnya penyusunan ranperda yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
‎
‎“Kanwil Kemenkum Sultra siap memberikan dukungan dan pendampingan agar ranperda yang diinisiasi dapat berkualitas, tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, serta memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

‎Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenkumham Jambi, Kamis (18/9/2025).
‎
‎Kegiatan membahas Analisis Strategi Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.
‎
‎Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting ini dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Jurnalis, mewakili Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa partisipasi dalam forum ini penting sebagai upaya memperkuat pemahaman dan implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.
‎
‎“Melalui forum diskusi ini kita dapat menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi agar peran Majelis Kehormatan Notaris dapat berjalan sesuai aturan dan semakin profesional,” ungkapnya.