Kendari – Dalam rangka mendukung penguatan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) memfasilitasi pendaftaran Perseroan Perorangan bagi tiga perwakilan yang akan mengikuti ajang Duta Muslimah Preneur Nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, 17 April 2026 ini berlangsung di Kendari dan diikuti oleh tiga peserta, yakni Ibu Hikmah dari Kabupaten Kolaka, Ibu Wilda dari Kabupaten Muna, serta Ibu Fitri dari Kabupaten Bombana. Fasilitasi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap persyaratan kompetisi yang mewajibkan setiap peserta memiliki usaha berbadan hukum.

Melalui pendampingan langsung oleh jajaran Kanwil Kemenkum Sultra, ketiga peserta mendapatkan kemudahan dalam proses pendaftaran Perseroan Perorangan, mulai dari pengisian data hingga penerbitan sertifikat pendirian usaha secara resmi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Sultra dalam mendorong pelaku UMKM, khususnya perempuan pelaku usaha, untuk memiliki legalitas usaha yang sah sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasinya terhadap semangat para peserta yang tidak hanya berkompetisi, tetapi juga berkomitmen untuk menata legalitas usahanya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah para peserta Duta Muslimah Preneur yang telah menunjukkan kesadaran pentingnya legalitas usaha. Perseroan Perorangan ini menjadi langkah awal yang strategis untuk memperkuat fondasi bisnis mereka,” ujar Topan Sopuan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Sultra akan terus hadir memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam memperoleh legalitas usaha. “Kami berkomitmen untuk terus mempermudah akses layanan hukum, khususnya bagi pelaku UMKM, agar mereka dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan para peserta dapat mengikuti ajang Duta Muslimah Preneur Nasional dengan lebih percaya diri, serta mampu membawa nama baik daerah masing-masing sekaligus mengembangkan usaha yang telah memiliki dasar hukum yang kuat di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kendari – Dalam upaya menjaga kedisiplinan dan memastikan kinerja tetap optimal di tengah penerapan Work From Home (WFH), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) secara rutin melaksanakan apel sore setiap hari Jumat yang kali ini digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom, (17/04/2026).

Apel sore yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai ini menjadi sarana evaluasi kinerja mingguan, sekaligus memperkuat koordinasi antarunit kerja meskipun dilaksanakan secara daring. Seluruh pegawai, baik yang bekerja dari kantor maupun yang menjalankan WFH, tetap mengikuti kegiatan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

Dalam arahannya, pimpinan apel menegaskan bahwa penerapan WFH tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas kinerja. Disiplin, responsivitas, serta komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan tetap menjadi hal utama yang harus dijaga oleh setiap ASN.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, dalam tanggapannya menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme di tengah dinamika pola kerja yang adaptif.

“Pelaksanaan apel sore secara virtual ini merupakan bentuk komitmen kita untuk tetap menjaga disiplin dan soliditas organisasi, meskipun bekerja dengan skema WFH. Saya mengingatkan seluruh jajaran agar tetap fokus pada target kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab dan etos kerja. “WFH bukan berarti bekerja secara santai, tetapi bagaimana kita mampu beradaptasi dan tetap produktif dalam kondisi apa pun,” tegasnya.

Melalui pelaksanaan apel sore secara virtual ini, Kanwil Kemenkum Sultra berharap seluruh jajaran semakin adaptif, disiplin, dan konsisten dalam menjalankan tugas, sehingga kinerja organisasi tetap optimal dan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Tenggara terus meningkat.

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSultra
#TopanSopuan

KENDARI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara menghadiri Rapat Evaluasi Penanganan Konflik Sosial dan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tenggara.

​Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, diwakili oleh pejabat terkait, yakni Ruslan. Rapat yang mengusung tema "Kolektivitas Strategis Membangun Pola Penanganan Konflik yang Responsif dan Akuntabel" ini menjadi wadah krusial bagi instansi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah.

​Pertemuan tersebut menghadirkan narasumber berkompeten dari unsur TNI dan Polri. Para pemateri memaparkan berbagai strategi taktis dan teknis terkait deteksi dini serta penanganan konflik sosial di lapangan, guna memastikan setiap tindakan yang diambil tetap responsif namun tetap menjunjung tinggi aspek akuntabilitas hukum.

​Menanggapi pelaksanaan kegiatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi dan pandangannya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektoral adalah kunci utama dalam menciptakan iklim daerah yang kondusif.

​"Kegiatan evaluasi ini sangat strategis. Sinergi antara Kemenkum, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah adalah fondasi utama agar penanganan konflik sosial tidak hanya cepat (responsif), tetapi juga tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku (akuntabel). Kami di jajaran Kemenkum berkomitmen untuk terus mendukung penuh langkah-langkah kolektif demi terjaganya keamanan dan ketertiban di Sulawesi Tenggara," tegas Topan.

​Rapat evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi potensi ancaman gangguan keamanan, sekaligus memperkokoh komitmen bersama untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, damai, dan harmonis sepanjang tahun 2026.

Kendari – Menjelang batas akhir penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026 yang akan berakhir pada 24 April 2026, capaian upload dan verifikasi data dukung oleh pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Tenggara menunjukkan progres yang masih beragam, Kamis (16/04/2026).

Berdasarkan data terkini, sejumlah pemerintah daerah telah menunjukkan capaian signifikan dalam proses unggah dan verifikasi data dukung IRH dengan target total unggahan sebesar 400 persen. Pemerintah Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Timur mencatatkan progres tertinggi dengan capaian masing-masing sebesar 92 persen. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna telah mencapai 58 persen, disusul Kota Kendari dengan capaian 42 persen.

Di sisi lain, masih terdapat pemerintah daerah dengan capaian yang relatif rendah, di antaranya Kabupaten Buton dan Kabupaten Konawe Utara yang baru mencapai 17 persen, serta Kota Baubau dengan capaian yang sama. Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Utara masing-masing berada pada angka 25 persen, sedangkan Kabupaten Konawe Kepulauan mencapai 33 persen.

Selain itu, terdapat sejumlah pemerintah daerah yang hingga saat ini belum melakukan upload dan verifikasi data dukung IRH Tahun 2026 sama sekali. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya percepatan oleh seluruh pemerintah daerah. Ia menyampaikan bahwa waktu yang tersisa harus dimanfaatkan secara optimal agar seluruh indikator penilaian IRH dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi proses upload dan verifikasi data dukung IRH. Capaian ini bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan komitmen daerah dalam membangun sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan berkualitas,” ujar Kakanwil.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan bahwa sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci utama dalam pemenuhan data dukung tersebut. “Koordinasi internal harus diperkuat, sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal. Kami siap melakukan pendampingan untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar hingga batas akhir pada 24 April 2026,” tambahnya.

Dengan sisa waktu yang ada, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat segera menuntaskan kewajiban upload dan verifikasi data dukung IRH, sehingga pelaksanaan reformasi hukum di wilayah Sulawesi Tenggara dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lasusua – Komitmen dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang tertib, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum terus diperkuat oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Hal tersebut ditunjukkan melalui langkah koordinasi yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kolaka Utara terkait pemanfaatan lahan milik Kementerian Hukum yang saat ini digunakan sebagai kantor KPU Kabupaten Kolaka Utara. Kamis (16/04/2026)

Koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa penggunaan Barang Milik Negara (BMN) oleh instansi lain tetap berada dalam koridor hukum dan administrasi yang berlaku. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspek dibahas secara komprehensif, mulai dari status penggunaan lahan, mekanisme pemanfaatan, hingga langkah-langkah penertiban administrasi yang perlu dilakukan guna menjamin legalitas penggunaan aset negara tersebut.

Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan menegaskan bahwa setiap aset negara memiliki nilai strategis yang harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan persepsi antar lembaga agar pemanfaatan aset tidak hanya mendukung pelaksanaan tugas instansi pengguna, tetapi juga tetap menjaga prinsip tertib administrasi dan kepastian hukum.

“Koordinasi ini bukan semata-mata soal penggunaan lahan, tetapi juga bagian dari upaya kita bersama dalam menjaga aset negara agar dikelola secara baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Kakanwil.

Lebih lanjut, Kakanwil menyampaikan bahwa Kementerian Hukum terbuka untuk mendukung kebutuhan instansi lain sepanjang pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme yang sah, seperti perjanjian pinjam pakai atau bentuk kerja sama lain yang diatur dalam regulasi pengelolaan BMN. Dengan demikian, seluruh pihak memiliki landasan hukum yang kuat serta menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.

Selain isu aset, koordinasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam bidang pelayanan hukum, khususnya terkait pendaftaran badan hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Kakanwil menjelaskan bahwa layanan AHU memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi berbagai entitas, termasuk organisasi dan badan hukum yang memiliki keterkaitan dengan proses demokrasi.

Lebih lanjut, dibahas pula mengenai pentingnya kolaborasi antara Kementerian Hukum dan KPU dalam proses verifikasi partai politik. Dalam hal ini, Kemenkum melalui sistem AHU berperan dalam memastikan status badan hukum partai politik yang menjadi salah satu syarat dalam tahapan verifikasi oleh KPU.

“Kami siap mendukung KPU melalui penyediaan data dan informasi terkait status badan hukum partai politik, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan sesuai ketentuan,” ujar Kakanwil.

Ketua KPU Kabupaten Kolaka Utara, Nurgalia menyambut baik koordinasi yang dilakukan dan mengapresiasi dukungan Kanwil Kemenkum Sultra dalam berbagai aspek, baik terkait pemanfaatan aset maupun penguatan layanan hukum.

KPU Kolaka Utara juga menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil koordinasi, termasuk dalam penertiban administrasi penggunaan lahan serta peningkatan koordinasi dalam tahapan pemilu, khususnya terkait verifikasi partai politik.

Koordinasi ini menjadi wujud nyata sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Tidak hanya memastikan tertibnya pengelolaan aset negara, tetapi juga memperkuat fondasi hukum dalam proses demokrasi melalui pendaftaran badan hukum dan verifikasi partai politik.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Sultra akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.