Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan melaksanakan diskusi strategis bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, James Alexander Kaihatu dalam rangka memperkuat sinergi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kantor wilayah. Kamis (02/04/2026)

Kegiatan yang berlangsung dalam suasana konstruktif tersebut membahas berbagai isu penting, mulai dari peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat, harmonisasi regulasi, hingga penguatan dukungan administratif dan tata kelola perkantoran yang efektif dan efisien.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan menekankan pentingnya kolaborasi lintas unit kerja guna memastikan setiap program dan kebijakan dapat berjalan secara terintegrasi dan berdampak nyata. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk terus berinovasi dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan hukum serta memastikan proses penyusunan dan harmonisasi peraturan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, James Alexander Kaihatu menegaskan kesiapan jajarannya dalam memberikan dukungan administratif yang optimal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan kualitas pelayanan internal.

Melalui diskusi ini, diharapkan tercipta kesamaan persepsi serta langkah strategis yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan fasilitasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara terkait konsultasi dan koordinasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pendapatan Asli Daerah, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan Raperbup dilakukan secara tepat, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.

Dalam pembahasan tersebut, tim Kanwil bersama Pemda Konawe Utara mendalami substansi pengaturan, teknik penyusunan regulasi, serta implikasi kebijakan terhadap pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fasilitasi ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, implementatif, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya di daerah.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil dalam pembentukan regulasi.

“Koordinasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Kendari, 2 April 2026 – Dalam rangka memperkuat tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (Kabag TUM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara , James Alexander Kaihatu, menggelar rapat perdana bersama jajaran Tim Kerja Keuangan dan Tim Kerja Perencanaan. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi serta menyamakan persepsi antar tim kerja.

Rapat yang berlangsung di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra tersebut dihadiri oleh seluruh anggota tim kerja terkait. Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai hal strategis, mulai dari optimalisasi pelaksanaan anggaran, perencanaan program kerja, hingga penguatan koordinasi dalam mendukung capaian kinerja organisasi.

Kabag TUM dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara Tim Kerja Keuangan dan Tim Kerja Perencanaan sebagai dua elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, dalam arahannya turut menegaskan pentingnya perencanaan yang matang dan pengelolaan keuangan yang tepat sasaran sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kakanwil juga mendorong seluruh jajaran untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja, menjaga integritas, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui rapat perdana ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta mendorong kinerja yang lebih optimal di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum awal dalam memperkuat koordinasi dan integrasi antar tim guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kendari, 2 April 2026 – Dalam upaya memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di lingkungan akademik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui Bidang Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait persiapan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Launching Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) bagi perguruan tinggi se-Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan perguruan tinggi se-Sultra serta jajaran Kanwil Kemenkum Sultra, yang bersama-sama membahas kesiapan dan strategi implementasi pembentukan Sentra KI di masing-masing institusi. Diskusi berlangsung interaktif dengan menyoroti aspek teknis, kelembagaan, hingga peran strategis Sentra KI dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan hasil karya intelektual civitas akademika.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan dalam arahannya menegaskan bahwa keberadaan Sentra KI di perguruan tinggi merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran hukum serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Selain itu, Sentra KI juga diharapkan menjadi pusat layanan yang mampu mendorong lahirnya inovasi, mempercepat proses pendaftaran KI, serta mendukung hilirisasi hasil penelitian agar memiliki nilai tambah dan daya saing.

Melalui kegiatan FGD ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara Kanwil Kemenkum Sultra dengan perguruan tinggi dalam mendukung percepatan perlindungan kekayaan intelektual di daerah. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal menuju penandatanganan MoU dan launching Sentra KI yang akan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan di Sulawesi Tenggara.

Kendari – Dalam upaya memperkuat kualitas kebijakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan melaksanakan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan 4 Pejabat Non Manajerial di Lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra, Kamis (02/04/2026).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya melalui penguatan jabatan fungsional Analis Hukum Ahli Pertama yang memiliki peran vital dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan hukum.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan menegaskan bahwa jabatan analis hukum bukan sekadar posisi administratif, melainkan jabatan berbasis keahlian yang menuntut kemampuan analisis mendalam, ketelitian, serta tanggung jawab profesional yang tinggi.

“Pejabat Analis Hukum memiliki peran penting dalam melaksanakan analisis, evaluasi, dan penyusunan rekomendasi hukum guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kakanwil menyoroti perubahan paradigma dalam sistem penilaian kinerja pejabat fungsional yang kini berorientasi pada capaian kinerja nyata melalui mekanisme konversi oleh atasan langsung. Hal ini menuntut setiap pejabat untuk tidak hanya aktif secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur dan berdampak.

Selain itu, nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan loyalitas terhadap organisasi juga menjadi penekanan utama. Kakanwil mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga oleh sinergi dan kolaborasi seluruh elemen yang ada.

“Bangun komunikasi yang baik, tunjukkan kinerja terbaik, dan jadilah teladan dalam disiplin serta integritas,” pesannya.

Melalui pelantikan ini, Kanwil Kemenkum Sultra optimis dapat semakin memperkuat fungsi analisis hukum sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang berkualitas, sekaligus menjawab dinamika kebutuhan hukum masyarakat di wilayah Sulawesi Tenggara.