YOGYAKARTA – Gelaran Lokakarya KUHP dan KUHAP Baru Tahun 2026 yang berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi berakhir. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan akademisi dalam mengawal transisi hukum pidana nasional. Kamis (12/02/2026)

Acara diawali dengan prosesi penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tripartite antara BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Fakultas Hukum UGM, dan Asperhupiki (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia).

Penandatanganan yang dilakukan oleh Kepala BPSDM Hukum, Ibu Gusti Ayu Putu Suwardani, Dekan FH UGM Dr. Dahliana Hasan, dan Ketua Umum Asperhupiki Bapak Fahrusal Afandi ini menandai komitmen bersama dalam penguatan kapasitas SDM hukum yang berintegritas.

Hadir sebagai pembicara kunci, Wakil Menteri Hukum RI, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Eddy), memberikan insight story mendalam mengenai proses "dapur" penyusunan undang-undang yang bersifat multietnis dan multikultur tersebut.

Dalam arahan penutupnya, Prof. Eddy menekankan bahwa KUHP dan KUHAP baru adalah sebuah kesepakatan demokratis yang besar. Beliau menggarisbawahi perubahan paradigma dari sistem Caturwangsa menjadi Pancawangsa, yang kini secara eksplisit melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di dalam sistem peradilan pidana.

"Hukum pidana itu ibarat musik seriosa, beat-nya jelas, hitam-putih, benar atau salah. Namun, dalam KUHAP Baru, kita mengedepankan Diferensiasi Fungsional. Tidak ada lagi instansi yang subordinat terhadap yang lain; yang ada adalah koordinasi horizontal yang profesional," tegas Prof. Eddy.

Beliau juga mengingatkan bahwa meskipun tidak ada karya manusia yang sempurna, KUHAP baru jauh lebih baik dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terdakwa, hingga kelompok rentan seperti ibu hamil dan penyandang disabilitas.

Kegiatan ini diikuti secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sultra, Topan Sopuan. Kehadirannya di UGM menunjukkan komitmen kuat jajaran wilayah untuk memastikan pemahaman regulasi ini tuntas hingga ke tingkat daerah.

Menanggapi jalannya lokakarya, Topan Sopuan menyatakan bahwa pemaparan materi dari para tim ahli pusat memberikan pandangan baru yang sangat aplikatif bagi pelaksanaan tugas di lapangan, khususnya di Sulawesi Tenggara.

"Kehadiran kami di sini adalah untuk memastikan bahwa semangat pembaruan hukum yang disampaikan Prof. Eddy dapat terinternalisasi dengan baik di wilayah. Dengan pemahaman yang utuh mengenai KUHP dan KUHAP Baru ini, kami optimis penegakan hukum di Sultra akan semakin humanis, profesional, dan minim ego sektoral," ujar Topan Sopuan secara singkat di sela-sela acara.

Kendari, 12 Februari 2026 - Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kementerian Hukum Republik Indonesia menggelar kegiatan munggahan dan silaturahmi yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran. Kegiatan di tingkat pusat dihadiri oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, para Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, penceramah agama Ust. Ahmad Sarwat, serta pegawai Kementerian Hukum RI dan tamu undangan lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) turut mengikuti kegiatan ini secara virtual sebagai wujud kebersamaan dan penguatan nilai spiritual di lingkungan Kementerian Hukum.

Rangkaian kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan. Acara diawali dengan pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum RI yang disimak secara virtual. Kegiatan kemudian diisi dengan santunan kepada anak yatim, tausiyah, doa bersama, foto bersama, serta ramah tamah antarpegawai. Momentum ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat nilai-nilai spiritual dalam menyongsong bulan suci Ramadhan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menyampaikan rasa syukur atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan titipan dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, serta mengingatkan bahwa integritas, kejujuran, dan cara memperlakukan sesama adalah nilai yang lebih abadi dibandingkan kedudukan dan jabatan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa kegiatan munggahan dan silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk membangun kebersamaan dan memperkuat keimanan seluruh jajaran. “Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Sultra dapat menyambut bulan suci Ramadhan dengan kesiapan lahir dan batin, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai landasan dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional dan berintegritas kepada masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

Melalui tausiyah yang disampaikan, dijelaskan bahwa tradisi munggahan merupakan bagian dari kearifan lokal yang dapat dilestarikan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Ramadhan dimaknai sebagai momentum penyucian diri, peningkatan kualitas ibadah, serta penguatan solidaritas sosial bagi seluruh umat.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) mengikuti sosialisasi pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 secara virtual, Kamis (12/2/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam rangka mempersiapkan implementasi Aplikasi Indeks Reformasi Hukum serta menginventarisasi kebutuhan fitur Tim Sekretariat Wilayah dalam aplikasi dimaksud.
‎
‎Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis terkait mekanisme penilaian IRH Tahun 2026 sekaligus memastikan kesiapan Kanwil sebagai Tim Sekretariat Wilayah dalam mendukung pelaksanaan reformasi hukum di pemerintah daerah.
‎
‎Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen strategis dalam mengukur kualitas tata kelola regulasi dan pembinaan hukum di daerah.
‎
‎“IRH menjadi salah satu indikator penting dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas regulasi, harmonisasi peraturan, serta budaya sadar hukum. Kanwil Kemenkum Sultra siap mendukung pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2026 secara optimal,” ujar Topan Sopuan.
‎
‎Ia menambahkan bahwa melalui pemanfaatan aplikasi IRH yang terintegrasi, proses penilaian diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan terukur, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas reformasi hukum di daerah.

‎Konawe – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah di Kabupaten Konawe, Kamis (12/2/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sultra, Candrafriandi Achmad, bersama tim.
‎
‎Kehadiran rombongan Kanwil Kemenkum Sultra diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe.
‎
‎Analisis dan evaluasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam pembinaan produk hukum daerah, guna memastikan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
‎
‎Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi merupakan langkah strategis dalam menjaga kualitas regulasi di daerah.
‎
‎“Melalui analisis dan evaluasi ini, kami ingin memastikan setiap Peraturan Daerah memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, serta mampu diimplementasikan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

‎Kolaka Timur – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) melaksanakan kegiatan monitoring dan pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Lamoare, Kabupaten Kolaka Timur, Kamis (12/2/2026).
‎
‎Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan layanan bantuan hukum di tingkat desa melalui evaluasi kinerja paralegal, pemeriksaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung, serta pendampingan teknis dalam penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.
‎
‎Tim Kanwil juga memberikan penguatan terkait tata kelola administrasi dan standar pelaporan agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.
‎
‎Anggota Posbankum Desa Lamoare menyambut baik kehadiran tim Kanwil dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan serta melaksanakan pelaporan secara rutin setiap minggu sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian kinerja.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa monitoring dan pembinaan Posbankum merupakan langkah strategis dalam memastikan akses keadilan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
‎
‎“Posbankum harus menjadi garda terdepan layanan bantuan hukum di desa. Pelayanan yang tertib administrasi, konsisten dalam pelaporan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kunci agar fungsi bantuan hukum berjalan optimal,” ujar Topan Sopuan.
‎
‎Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sultra akan terus memperkuat pembinaan serta membangun sinergi dengan pemerintah desa guna meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan bantuan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur.