‎Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Konawe terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Wawotobi, Selasa (26/8/2025).
‎
‎Tiga Raperbup yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi:
‎
‎1. Raperbup tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BLUD UPTD Puskesmas Wawotobi,
‎2. Raperbup tentang Rencana Strategis Penerapan BLUD UPTD Puskesmas Wawotobi Tahun 2025–2029, dan
‎3. Raperbup tentang Penerapan Pola Tata Kelola BLUD pada UPTD Puskesmas Wawotobi.
‎
‎Harmonisasi bertujuan memastikan ketiga Raperbup selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di Puskesmas Wawotobi.
‎
‎Proses ini melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya harmonisasi ini dalam mewujudkan pelayanan BLUD yang profesional, transparan, dan akuntabel.
‎
‎“Dengan harmonisasi ini, tata kelola BLUD Puskesmas Wawotobi dapat berjalan sesuai standar, mendukung pelayanan kesehatan berkualitas, dan menjadi contoh penerapan BLUD yang baik di daerah,” ujar Topan.

‎Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang digelar di Kanwil Kemenkum Sumatera Utara, Selasa (26/8/2025).
‎
‎Diskusi kali ini mengangkat tema “Analisis Implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Mediasi.”
‎
‎Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting ini dibuka oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK), Andry Indrady.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyebutkan bahwa diskusi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat implementasi regulasi di daerah.
‎
‎“Penyelesaian disharmoni melalui mediasi adalah langkah strategis agar kebijakan di pusat maupun di daerah dapat berjalan seirama. Hal ini akan meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pembangunan yang berkeadilan,” ujarnya.
‎
‎Kegiatan diikuti seluruh Kanwil Kemenkum se-Indonesia, BSK Pusat, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait.

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka mengenai Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Kolaka, Selasa (26/8/2025).
‎
‎Harmonisasi bertujuan memastikan agar substansi, redaksional, dan struktur regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
‎
‎Proses ini melibatkan tim pengharmonisasian Kanwil Kemenkum Sultra bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka agar penyusunan regulasi menjadi lebih efektif dan akuntabel.
‎
‎Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pengelolaan data terpilah berdasarkan gender dan usia anak sangat penting sebagai fondasi penyusunan kebijakan responsif.
‎
‎“Melalui harmonisasi ini, kita menjamin bahwa tata kelola data gender dan anak di Kabupaten Kolaka memiliki landasan hukum yang kokoh, mendukung perencanaan pembangunan inklusif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

‎Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Konawe tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Wawotobi, Selasa (26/8/2025).
‎
‎Harmonisasi ini dilaksanakan guna memastikan materi muatan Raperbup selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
‎
‎Proses penyelarasan melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama Pemerintah Kabupaten Konawe.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
‎
‎“Raperbup ini penting untuk memperkuat tata kelola BLUD Puskesmas Wawotobi agar pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai standar, transparan, dan akuntabel,” ungkap Topan.
‎

Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026, Selasa (26/8/2025).
‎
‎Harmonisasi ini bertujuan untuk memastikan substansi Raperbup RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
‎
‎Proses penyelarasan dilakukan bersama tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra dan jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa penyusunan RKPD sangat strategis karena menjadi pedoman pembangunan daerah satu tahun ke depan.
‎
‎“Melalui harmonisasi ini, kita pastikan agar RKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2026 memiliki landasan hukum yang kuat, sejalan dengan regulasi yang berlaku, dan dapat diimplementasikan secara efektif demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Topan.