Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025, Rabu (10/12/2025).
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Muhammad Saeful Rizzal, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Topan Sopuan.
‎
‎Rapat koordinasi dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa reformasi birokrasi hanya dapat berjalan efektif apabila terjadi perubahan mindset ASN, disertai lahirnya budaya kerja yang profesional, sistem birokrasi yang adaptif, serta implementasi program pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat.
‎
‎Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Pemerintah Provinsi dalam memperkuat kapasitas perangkat daerah.
‎
‎“Penguatan kualitas sumber daya aparatur merupakan kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan. Kanwil Kemenkum Sultra siap bersinergi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Selasa (9/12/2025).
‎
‎Rapat ini bertujuan memastikan substansi Raperbup selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
‎
‎Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.
‎
‎“Karena itu, regulasinya harus disusun secara tepat, jelas, dan implementatif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan di Kolaka Utara,” ujar Topan Sopuan.
‎
‎Kegiatan melibatkan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang memberikan masukan teknis untuk penyempurnaan regulasi.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara memberikan konsultasi teknis kepada Pemerintah Daerah Kota Kendari terkait pelaporan melalui e-Report Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), Selasa (9/12/2025).
‎
‎Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta memastikan pelaporan JDIHN berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sultra memberikan pendampingan mengenai tata cara pengisian, penyampaian laporan, serta pemenuhan indikator penilaian JDIHN, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pelaporan secara tertib, akurat, dan tepat waktu.
‎
‎Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan pentingnya tata kelola dokumentasi hukum yang modern dan transparan.
‎
‎“e-Report JDIHN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi hukum bagi masyarakat. Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan secara konsisten dan berkualitas,” ujar Topan Sopuan.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara memfasilitasi kegiatan pengambilan data oleh mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) terkait tingkat kesadaran hukum dan pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan Kanwil Sultra, Selasa (9/12/2025).
‎
‎Kegiatan ini menjadi bagian dari riset akademik mahasiswa untuk menilai sejauh mana upaya pembinaan, pelayanan, serta penegakan hukum di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra berjalan dan berdampak bagi masyarakat.
‎
‎Selain menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan, Kanwil juga memberikan ruang diskusi bagi mahasiswa untuk memahami peran strategis Kemenkum dalam membangun budaya hukum di daerah.
‎
‎Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa pihaknya selalu membuka diri terhadap kegiatan akademik dan penelitian.
‎
‎“Kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti UHO sangat penting. Melalui penelitian ini, kami dapat mengetahui perspektif mahasiswa sekaligus memperoleh masukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Topan Sopuan.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Konawe Utara tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak di Pusat Kesehatan Masyaraka, Selasa (9/12/2025).
‎
‎Rapat ini bertujuan memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat penerapan layanan kesehatan yang aman, inklusif, dan berpihak pada pemenuhan hak anak.
‎
‎Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa harmonisasi regulasi merupakan langkah penting untuk menjamin perlindungan anak dalam layanan kesehatan.
‎
‎“Kanwil Kemenkum Sultra siap mendukung pemerintah daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas dan berorientasi pada pemenuhan hak anak,” ujar Topan Sopuan.
‎
‎Kegiatan melibatkan Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra dan dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara, serta para pejabat terkait yang terlibat dalam penyusunan regulasi pelayanan kesehatan ramah anak di Puskesmas.