Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuanmengikuti secara daring kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi, yang dibuka secara langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas. Selasa (28/04/2026)
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah menghadirkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan layanan hukum yang inklusif dan berkeadilan.
“Akses keadilan tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi dan pendidikan. Negara harus hadir untuk masyarakat, terutama yang termarjinalkan, dan Posbankum adalah jawabannya,” tegas Menteri.
Beliau juga menyampaikan bahwa secara nasional, seluruh desa dan kelurahan di Indonesia telah terbentuk Posbankum, didukung oleh ratusan ribu paralegal yang telah dilatih untuk membantu penyelesaian masalah hukum masyarakat secara non-litigasi.
Selain itu, transformasi digital menjadi fokus utama dalam penguatan layanan hukum. Seluruh aktivitas Posbankum akan terintegrasi dalam sistem digital guna memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini dan menegaskan kesiapan untuk terus mendukung optimalisasi peran Posbankum di wilayah Sulawesi Tenggara.
Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad Bersama jajaran pegawai pada Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dalam dan menjadi bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum, khususnya dalam pembinaan hukum di daerah.
Dengan adanya Posbankum, diharapkan masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan hukum, sehingga tercipta keadilan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
