Kantor Wilayah (disingkat: KANWIL) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nomenklatur Kantor Wilayah beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945-1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999-2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004-2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009-sekarang).

Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang seorang Kepala Kantor Wilayah (eselon II.a), dan dibantu oleh 4 orang Kepala Divisi (eselon II.b) yakni :

• Divisi Administrasi (melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan dukungan manajamen administrasi,)
• Divisi Pemasyarakatan (melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan (Lapas, Rutan, Bapas, dan Rupbasan))
• Divisi Keimigrasian (melaksanakan tugas di bidang keimigrasian (kanim)
• Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (melaksanakan tugas di bidang Hukum, HAM dan Pelayanan Hukum)

Serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang mencakup diantaranya meliputi 15 (Lima Belas) Kabupaten dan 2 (Dua) Kota, antara lain:

1. Kabupaten Muna
2. Kabupaten Muna Barat
3. Kabupaten Wakatobi
4. Kabupaten Buton Selatan
5. Kabupaten Buton Utara
6. Kabupaten Buton Tengah
7. Kabupaten Buton
8. Kabupaten Konawe Kepulauan
9. Kabupaten Konawe
10. Kabupaten Konawe Selatan
11. Kabupaten Konawe  Utara
12. Kabupaten Kolaka Utara
13. Kabupaten Kolaka Timur
14. Kabupaten Kolaka
15. Kabupaten Bombana
16. Kota Kendari
17. Kota Baubau

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara membawahi 14 (Empat Belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari 11 (Sebelas) UPT Pemasyarakatan dan 3 (Tiga) UPT Keimigrasian yang tersebar di wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni :

1. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari
2. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau
3. Kantor Imigrasi Kelas III Non Wakatobi 
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Baubau
6. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II Kendari
7. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari
8. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari
9. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Unaaha
10. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kolaka
11. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha
12. Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari
13. Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau
14. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Kendari

Kementerian Hukum menjunjung Core Values ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan

• Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel

• Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
• Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten

• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
• Membantu orang lain belajar.
• Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis

• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
• Suka menolong orang lain.
• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal

• Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
• Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif

• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
• Bertindak proaktif.

Kolaboratif

• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

VISI

"Kementerian Hukum yang Andal, Profesional, Innovatif dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden “ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

MISI

    Asta Cita

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur