Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melalui tim Perancang Peraturan Perundang-undangan berpartisipasi dalam kegiatan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Kendari yang digelar oleh DPRD Kota Kendari, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan akhir menuju penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah, setelah sebelumnya ketiga rancangan tersebut selesai melalui proses harmonisasi di Kanwil Kemenkum Sultra.
Adapun tiga Raperda yang dibahas meliputi:
1. Raperda Kota Kendari tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Kelurahan Presisi;
2. Raperda Kota Kendari tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Raperda Kota Kendari tentang Pemajuan Kebudayaan.
Dalam kegiatan tersebut, tim dari Kanwil Kemenkum Sultra memberikan pandangan dan masukan teknis terkait aspek normatif, kesesuaian hierarki peraturan, serta penyusunan struktur norma agar setiap Raperda memiliki landasan hukum yang kuat dan implementatif.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang dibangun antara DPRD Kota Kendari.
“Kolaborasi antara lembaga legislatif dan Kemenkum sangat penting agar setiap Raperda yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Topan.
