Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Buton Utara tentang Pemanfaatan Penerimaan Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan harmonisasi tersebut dihadiri oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk membahas kesesuaian substansi rancangan peraturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan difokuskan pada pengaturan pemanfaatan penerimaan jasa layanan di RSUD sebagai BLUD, agar pengelolaannya memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Melalui proses harmonisasi ini diharapkan rancangan peraturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan penerimaan jasa layanan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa harmonisasi produk hukum daerah merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap regulasi memiliki kualitas yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
“Harmonisasi dilakukan agar produk hukum daerah dapat memberikan kepastian hukum serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik,” ujar Topan.
