Jakarta – Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum, Dwi Harnanto, S.P., M.Si., dalam rangka penguatan pelaksanaan analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum di wilayah. 
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana konstruktif tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum dalam mendukung penyusunan serta evaluasi kebijakan hukum yang lebih efektif dan berbasis data.
Pada kesempatan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara juga menerima Penghargaan atas Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2025 dengan Kategori Unggul. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Kantor Wilayah dalam melaksanakan analisis implementasi serta evaluasi kebijakan hukum di wilayah secara optimal.
Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi jajaran Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan hukum yang strategis dan berdampak bagi masyarakat.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan sejumlah masukan dan rekomendasi strategis, salah satunya terkait sinkronisasi standar penggunaan Logo Pengayoman di lingkungan Kementerian Hukum. Hal ini dinilai penting guna memastikan keseragaman, konsistensi, serta penguatan identitas visual institusi pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
Melalui kegiatan koordinasi ini diharapkan hubungan kerja dan komunikasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum semakin erat, sehingga dapat mendukung terwujudnya kebijakan hukum yang lebih adaptif, terarah, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya penghargaan dan penguatan koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas analisis, evaluasi kebijakan, serta memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan hukum di tingkat nasional maupun daerah.
Selain itu Kakanwil Kemenkum Sultra Topan Sopuan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran, khususnya Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, atas raihan Penghargaan Kategori Unggul dalam Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Tahun 2025.
Prestasi ini bukan sekadar piagam, melainkan bukti nyata bahwa Kanwil Sultra berkomitmen penuh dalam menghasilkan kebijakan hukum yang berbasis data (evidence-based policy). Koordinasi yang dilakukan dengan BSK Kementerian Hukum mempertegas posisi kita untuk terus bersinergi dengan pusat demi memastikan setiap regulasi di daerah berdampak positif bagi masyarakat.
Toapn Sopuan berharap capaian ini menjadi standar kerja baru bagi seluruh pegawai untuk terus berinovasi, menjaga integritas visual institusi melalui penggunaan Logo Pengayoman yang seragam, dan tetap responsif terhadap dinamika hukum di Sulawesi Tenggara."

