Kendari – Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berempati, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Sultra) turut serta dalam kegiatan Knowledge Sharing bertema “Dengan Hati Melayani, Dengan Empati Membangun Inklusi”.
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkumham Sultra, Chandrafriandi Achmad, beserta jajaran, serta seluruh petugas front liner di Aula Kanwil pada Rabu, 19 Juni 2024.
Kegiatan Knowledge Sharing ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sensitivitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelayanan publik terhadap kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan tema yang mengedepankan pelayanan berbasis hati dan empati, diharapkan seluruh jajaran pegawai, khususnya mereka yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang optimal dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.
Chandrafriandi Achmad menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai bekal bagi seluruh pegawai untuk memahami perspektif penyandang disabilitas dan menerapkannya dalam setiap bentuk pelayanan. "Melalui knowledge sharing ini, kita diajak untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, agar pelayanan yang kita berikan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, memberikan tanggapan mengenai kegiatan ini. "Peningkatan sensitivitas terhadap disabilitas bukan hanya tentang pemenuhan kewajiban, namun juga tentang penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kita harus memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan publik. Kegiatan ini adalah langkah positif untuk mencapai tujuan tersebut." Ujar Topan Sopuan.
Dengan partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada inklusivitas, sejalan dengan visi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang melayani dan berdampak.
