Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menghadiri kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum, serta Pembukaan Pelatihan Paralegal dan Peacemaker Training yang digelar di Graha Pengayoman, Kamis (5/6/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dan dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPHN dengan Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPPA.
Kerja sama lintas sektor ini menjadi langkah konkret dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat melalui kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan, serta pemanfaatan portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi secara digital.
“Dengan layanan hukum yang semakin dekat, berbasis digital, dan melibatkan sinergi antar lembaga, kita bergerak menuju sistem hukum yang lebih responsif dan inklusif,” ujar Menteri Hukum dalam sambutannya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas masyarakat melalui pelatihan paralegal dan juru damai (peacemaker).
Peserta dilatih untuk menjadi agen hukum di tingkat komunitas yang mampu menyelesaikan persoalan hukum secara preventif, partisipatif, dan damai.
Topan Sopuan, menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini dan menegaskan dukungan penuh dari Kanwil Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan program tersebut secara optimal di wilayahnya.
“Ini adalah wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Kami siap memperkuat sinergi untuk menyukseskan Posbakum Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan layanan hukum berbasis masyarakat,” ungkapnya.
