Kendari – Dalam rangka menghadirkan regulasi yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara bersama Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tarif Angkutan Laut dalam Wilayah Kabupaten Bombana. Kamis (30/01/2025).
Kegiatan yang berlangsung di ruang Legal Drafter ini dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya regulasi yang transparan dan adil dalam penetapan tarif angkutan laut, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat Bombana.
“Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan aturan nasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan bagi masyarakat serta keberlanjutan bagi penyedia jasa transportasi. Dengan adanya harmonisasi ini, kita memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif,” ujar Candrafriandi Achmad.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pendampingan dalam penyusunan regulasi daerah merupakan bagian dari komitmen Kemenkum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan tarif angkutan laut di Bombana tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga tetap terjangkau bagi masyarakat. Regulasi yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan publik dan keberlanjutan sektor transportasi,” ujar Topan Sopuan saat dikonfirmasi.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum Sultra serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bombana dalam harmonisasi tersebut membahas secara mendalam, termasuk mekanisme penetapan tarif yang wajar, perlindungan konsumen, serta strategi pemerintah daerah dalam memastikan akses transportasi laut yang merata bagi seluruh masyarakat.
Dengan adanya harmonisasi ini, diharapkan Raperbup tentang Tarif Angkutan Laut dalam Wilayah Kabupaten Bombana dapat segera ditetapkan dan diterapkan secara efektif. Sinergi antara Kanwil Kemenkum Sultra dan Pemkab Bombana ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menciptakan kebijakan yang transparan, akuntabel, dan pro-rakyat.
