Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengikuti rapat validasi dan finalisasi usulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting, (27/05/2025).
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari restrukturisasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum guna memastikan bahwa usulan belanja modal yang diajukan memiliki kualitas yang baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan prioritas nasional.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Darmayasa, bersama Tim Kerja turut hadir secara daring dalam kegiatan ini bersama seluruh perwakilan kantor wilayah di lingkungan Kemenkum se-Indonesia.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Febri Mujiono.
Dalam arahannya, Febri menekankan pentingnya proses validasi dan finalisasi dalam rangka menjaga kualitas perencanaan anggaran belanja modal yang diajukan masing-masing unit kerja.
Menanggapi kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyusun dan menyampaikan usulan belanja modal yang sesuai dengan kebutuhan prioritas dan mendukung program kerja kementerian secara keseluruhan.
“Kami akan memastikan bahwa setiap usulan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja organisasi,” ujar Topan.
