Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, memantau secara langsung pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum RI secara daring di Aula Kanwil Kemenkum Sultra. Kamis (13/11/2025)
Kegiatan yang digelar serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk menjamin pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Perancang PerUU). Pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa para perancang memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural yang sesuai dengan tuntutan jabatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil, Topan Sopuan menyampaikan bahwa pelaksanaan uji kompetensi secara daring mencerminkan komitmen Kementerian Hukum untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi serta efisien dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Transformasi digital dalam pelaksanaan uji kompetensi seperti ini tidak hanya menjadi bentuk efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga langkah strategis untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan pemerataan kesempatan bagi seluruh ASN di Indonesia,” ujar Topan.
Uji kompetensi Jabatan Fungsional Perancang PerUU ini diikuti oleh peserta tidak hanya dari internal Kementerian Hukum, tetapi juga dari berbagai kementerian/lembaga, instansi vertikal, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia, serta dari sekretariat DPRD kabupaten/kota yang telah dinyatakan lulus dalam tahapan verifikasi administrasi.
Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, tercatat sebanyak 4 orang peserta yang mengikuti uji kompetensi tahun ini. Mereka terdiri dari ASN di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra dan pemerintah daerah yang memiliki ketertarikan serta latar belakang di bidang perancangan peraturan. Kakanwil, Topan Sopuan menyampaikan apresiasinya atas semangat dan dedikasi para peserta asal Sultra yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.
“Perancang peraturan memiliki peran vital dalam memastikan setiap produk hukum yang lahir di tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang kuat, harmonis, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi menjadi hal yang sangat penting agar para perancang mampu menjawab tantangan penyusunan regulasi yang semakin kompleks,” lanjutnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi seperti ini merupakan bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) hukum yang profesional dan berintegritas, sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia (world class bureaucracy).
Lebih lanjut, Kakanwil, Topan Sopuan berharap agar melalui kegiatan ini, para perancang peraturan di seluruh Indonesia, termasuk dari Sulawesi Tenggara, dapat semakin memperkuat peran strategisnya dalam proses pembentukan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
“Harapan kami, hasil uji kompetensi ini dapat menjadi tolok ukur dalam memperkuat profesionalisme ASN, sekaligus mendorong lahirnya perancang peraturan yang mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun regulasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.
Dengan pelaksanaan uji kompetensi ini, Kementerian Hukum terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem kepegawaian berbasis merit, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.
