Kendari – Nuansa hangat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah masih terasa kental di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara. Momentum penuh kebersamaan ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kelembagaan melalui kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Daniel Rumsowek. Senin (30/03/2026)
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Lebih dari sekadar tradisi saling bermaafan, pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dalam perbincangan yang berlangsung hangat, kedua pimpinan wilayah menegaskan pentingnya membangun kolaborasi yang solid lintas wilayah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal. Sinergi ini dinilai krusial dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan bahwa semangat Idul Fitri menjadi energi positif untuk memperkuat kebersamaan dan menyatukan visi dalam menjalankan amanah negara.
“Silaturahmi ini bukan hanya mempererat hubungan personal, tetapi juga memperkokoh komitmen kita dalam menghadirkan layanan hukum yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sulsel, Daniel Rumsowek menekankan bahwa kolaborasi antarwilayah merupakan fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.
Pertemuan ditutup dengan suasana penuh kehangatan melalui halal bihalal, mencerminkan nilai-nilai Idul Fitri yang mengedepankan persatuan, saling memaafkan, dan mempererat persaudaraan.
Melalui silaturahmi ini, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya bersama dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

