Kanwil Kemenkum Sultra Harmonisasi Raperbup Bombana tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

‎
‎
‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kabupaten Bombana tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah, bertempat di Ruang Legal Drafter, Senin (26/1/2026).
‎
‎Harmonisasi ini bertujuan memastikan pengaturan kelembagaan Badan Pendapatan Daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.
‎
‎Kegiatan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sultra, Candrafriandi Achmad, dan dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama perangkat daerah Kabupaten Bombana.
‎
‎Pembahasan menitikberatkan pada struktur organisasi, kejelasan tugas dan fungsi, serta penguatan peran Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
‎
‎Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menegaskan bahwa regulasi yang baik akan berdampak langsung pada kinerja pemerintahan daerah.
‎
‎“Penguatan kelembagaan melalui regulasi yang tepat akan mendorong peningkatan kinerja dan pendapatan daerah. Harmonisasi ini memastikan produk hukum daerah tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga implementatif,” ujar Topan Sopuan.
‎