Kendari, 20 November 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) terus aktif memberikan pelayanan dan solusi bagi masyarakat dan pelaku usaha. Baru-baru ini, Kanwil Kemenkum Sultra menerima konsultasi penting mengenai proses peralihan pemegang saham yang terhambat masalah teknis.
Peralihan pemegang saham pada sebuah korporasi diketahui terkendala oleh alamat email lama yang terdaftar pada sistem Ditjen AHU, di mana email tersebut sudah tidak aktif atau tidak dapat diakses lagi. Hal ini mengakibatkan proses verifikasi data dan notifikasi menjadi terganggu, sehingga mengharuskan adanya perbaikan data.
Menanggapi kendala ini, petugas di Bidang AHU Kanwil Kemenkum Sultra langsung memberikan arahan prosedural yang tepat. Pemohon diarahkan untuk segera melakukan perbaikan data melalui Notaris yang berwenang.
"Untuk mengatasi kendala email yang tidak aktif, perbaikan harus dilakukan oleh Notaris melalui akunnya di laman AHU Online, tepatnya pada menu perbaikan data," jelas salah satu petugas. "Langkah ini memungkinkan email lama diubah menjadi email baru yang aktif, sehingga proses peralihan pemegang saham dapat dilanjutkan."
Instruksi ini sejalan dengan pembaruan sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal AHU. Ditjen AHU saat ini sangat menekankan pada proses verifikasi substantif yang lebih ketat untuk setiap perubahan data korporasi, termasuk peralihan kepemilikan saham.
Pembaruan sistem ini bertujuan untuk memastikan validitas dan keabsahan setiap perubahan yang dilakukan, sekaligus meningkatkan keamanan data badan hukum. Oleh karena itu, Notaris wajib memastikan kelengkapan dokumen pendukung yang sesuai saat mengajukan perbaikan atau perubahan data melalui sistem AHU Online.
Diharapkan dengan arahan ini, kendala teknis terkait email lama dapat segera teratasi, dan proses peralihan pemegang saham di Sultra dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus memberikan asistensi maksimal dalam menjaga integritas dan akuntabilitas data badan hukum.
