Kendari – Sejumlah program strategis Kementerian Hukum kembali ditekankan sebagai prioritas utama dalam penguatan hukum hingga ke tingkat desa.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kanwil Kemenkum Sulawesi Tenggara, Candrafriandi Achmad, saat membuka rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Konawe Utara, Rabu (21/05/2025).
Dalam sambutannya, Candrafriandi memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan berbagai program unggulan Kemenkum kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
Ia menegaskan bahwa peran Kemenkum melalui Ditjen AHU adalah memberikan legalitas badan hukum koperasi, sementara Kanwil bertugas mempercepat harmonisasi regulasi kepala daerah dan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di daerah.
“Pembentukan koperasi desa dan kelurahan menjadi langkah nyata mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, dan itu perlu ditopang dengan regulasi yang harmonis,” ujar Candrafriandi.
Ia juga menyinggung program pembentukan posbankum disetiap desa.
Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di setiap desa, termasuk di Konawe Utara, kini menjadi agenda prioritas.
Seiring dengan itu, pelatihan paralegal desa juga sedang digelar untuk menciptakan SDM hukum di tingkat lokal yang paham hak-haknya dan mampu memberikan pendampingan hukum dasar.
Usai pemaparan program, rapat berlanjut dengan pembahasan teknis harmonisasi Raperbup tentang Penghasilan dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa, Tunjangan dan Biaya Operasional BPD, serta Insentif dan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
Rapat turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara, Safruddin, serta sejumlah pejabat terkait.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, memberikan apresiasi atas kegiatan ini. “Kami mendukung penuh upaya percepatan regulasi yang berpihak pada masyarakat, khususnya di tingkat desa. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara melalui kerja sama yang solid antara pusat dan daerah,” ujarnya.
