Kendari – Dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memperkuat literasi strategis terhadap isu-isu aktual kebijakan, Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum RI menggelar Policy Talks secara daring melalui platform Zoom Meeting, Jumat (20/06/2025).
Forum diskusi berkala ini menjadi ruang intelektual yang dirancang untuk menginternalisasi nilai dan peran strategis analis kebijakan di lingkungan Kemenkum, baik di tingkat pimpinan tinggi, pejabat manajerial, hingga pejabat fungsional.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi aktif dalam forum tersebut.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, hadir pada sesi pembukaan kegiatan.
Tujuan utama BSK Hukum Policy Talks adalah memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi analis kebijakan, memberikan pemahaman substansi teknis analisis kebijakan, serta mendorong peningkatan motivasi para analis dalam mendukung kebijakan berbasis data dan evidence-based policy making.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasinya terhadap forum ini sebagai sarana yang mendorong budaya berpikir strategis di lingkungan Kementerian.
"Melalui forum ini, kita tidak hanya memperkaya wawasan terhadap dinamika kebijakan hukum, tetapi juga memperkuat daya analisis dan sensitivitas terhadap tantangan hukum yang berkembang di masyarakat," ungkap Topan.
