Kendari - Kanwil Hukum Sultra melalui Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) Menerima Konsultasi dari Ibu Febriyanti, S.T. dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam konsultasi tersebut, dibahas berbagai persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran dan pelantikan. Selasa (04/03/2025)
Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian meliputi penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, sertifikasi kompetensi, serta koordinasi dengan Kepolisian terkait dengan penyumpahan dan pembinaan teknis penyidikan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon PPNS yang akan dilantik memiliki kualifikasi yang sesuai serta memahami tugas dan kewajibannya dalam menegakkan hukum di bidang masing-masing. Dengan adanya konsultasi ini, diharapkan proses pelantikan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga PPNS dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan juga menanggapi bahwa hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa calon PPNS memiliki kualifikasi yang sesuai dan memahami tugas dan kewajibannya dalam menegakkan hukum.
Topan Sopuan juga menyambut baik kerja sama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam memastikan bahwa proses pelantikan PPNS berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Sebagai Kakanwil, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, serta memastikan bahwa semua proses hukum berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita dapat memastikan bahwa PPNS dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas", ujar Topan Sopuan.
