Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turut serta dalam Kick Off Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKTRB) B03 Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham secara daring.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) RKT RB B03 (triwulan I) tahun 2025 ini, dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum, Reynhard S. P. Silitonga. Beliau mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan birokrasi kelas dunia, Kementerian Hukum terus berbenah diri menyesuaikan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
"Arahan Presiden Republik Indonesia menjadi kompas dalam setiap langkah, menekankan pada responsivitas birokrasi, pengelolaan ASN yang profesional, pemberantasan korupsi, pencegahan kebocoran anggaran, percepatan implementasi kebijakan, dan penguatan koordinasi antar lembaga. Visi Indonesia Emas 2045, atau World Class 2025, menjadi tujuan akhir dari setiap upaya reformasi birokrasi yang dilakukan," Ujar Reynhard. Selasa (11/03/2025)
Di era kompetisi yang semakin sengit ini, reformasi birokrasi tidak bisa ditunda. Pemilihan sektor prioritas serta ERB general dan tematik menjadi kunci untuk mempercepat aksi di sektor lain. Irjen Kemenkum tersebu mengungkapkan bahwa indeks ERB Kementerian Hukum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
"Patut disyukuri, indeks ERB Kementerian Hukum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencapai angka 90,38 di tahun 2024. Pencapaian ini adalah hasil dari rencana aksi RKT ERB yang dijalankan dengan pola pengendalian berjenjang." Pungkasnya
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyatakan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh jajaran memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai rencana aksi yang ditetapkan. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sultra dalam mendukung program reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undagan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmasraya, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Linda Fatmawati Saleh, serta Pejabat non manajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra.
