Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar upacara Peringatan Hari Pengayoman ke-80 tahun 2025 dengan tema "Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan". Jumat (22/08/2025)
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan amanat Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam upacara yang digelar penuh khidmat ini. Dalam amanatnya, Kakanwil, Topan Sopuan menyampaikan bahwa usia 80 tahun merupakan momen refleksi untuk memastikan hukum benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberikan rasa aman, adil, dan kepastian.
Menkum, Supratman melalui Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan juga menegaskan bahwa reformasi hukum adalah suatu keharusan, bukan pilihan. Hal ini selaras dengan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, pada tanggal 15 Agustus 2025.
"Pembangunan hukum adalah prasyarat bagi pembangunan nasional. Tanpa hukum yang kuat, pertumbuhan ekonomi, demokrasi, dan persatuan dapat goyah. Keberhasilan berbagai program unggulan pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis, hanya akan berkelanjutan jika ditopang oleh regulasi yang kuat, adil, dan berjangka Panjang," Ujar Kakanwil, Topan Sopuan dalam amanat Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas pada upacara HUT Pengayoman Ke-80.
Dalam amanatnya, Menkum, Supratman menyampaikan berbagai capaian yang telah diraih Kementerian Hukum. Dalam bidang tata kelola regulasi, Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 mencapai nilai sempurna 100. Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan juga meningkat menjadi 3,7. Capaian ini didukung oleh aplikasi Harmonisasi untuk sinkronisasi regulasi dan JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang menyediakan akses ke lebih dari 670 ribu dokumen hukum bagi masyarakat.
Dalam bidang akses keadilan, Kemenkum telah mendampingi 2.045 penerima bantuan hukum litigasi dan memberikan penyuluhan serta mediasi kepada 542 kelompok masyarakat. Selain itu, telah dibentuk 7.212 Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang didukung oleh 8.277 paralegal.
Di bidang Kekayaan Intelektual, terjadi lonjakan permohonan hak cipta (lebih dari 78 ribu), merek (91 ribu), paten, dan desain industri dalam setengah tahun 2025. Di bidang pendidikan hukum, Kemenkum meresmikan Kampus Pengayoman Pancasila yang bertujuan untuk membentuk insan hukum yang berkarakter, berlandaskan Pancasila, dan memiliki daya saing global.
Meskipun demikian, Menteri Hukum, Supratman juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti regulasi yang tumpang tindih, literasi hukum yang rendah, penegakan hukum Kekayaan Intelektual yang belum optimal, dan masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Menutup amanatnya, Menteri Hukum, melalui Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan mengajak seluruh insan hukum Indonesia, terkhusus Sulawesi Tenggara untuk meneguhkan tekad, menjaga warisan hukum yang berakar pada Pancasila, melanjutkan reformasi hukum dengan keberanian, dan menyongsong masa depan dengan hukum yang humanis dan berpihak pada rakyat.
