Kendari – Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara Candrafriandi Achmad, menghadiri acara pengukuhan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru, Bismi Maulana Nugraha. Acara tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra dan disaksikan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto.
Pengukuhan Kepala OJK Sultra ini merupakan momen penting bagi regulasi dan pengawasan sektor keuangan di wilayah Sulawesi Tenggara. Melalui sambutannya, Pj Gubernur Sultra menyampaikan bahwa OJK sebagai lembaga negara yang independent harus mampu dan berfungsi menyelenggarkan sistem pengaturan dan pengawasan.
"OJK memiliki peran kunci untuk memastikan sistem keuangan tetap stabil berintegritas dan sehat serta mampu mendukung ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Andap. Selasa (18/02/2025)
Kemudian dalam sambutannya juga, Andap menyampaikan harapan Pemerintah Provinsi Sultra kepada Kepala OJK yang baru dikukuhkan.
"Pertama, di tengah maraknya aktivitas keuangan ilegal dan kejahatan keuangan, OJK diharapkan agar meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan dan bagi masyarakat baik sebagai masyarakat, baik sebagai konsumen. Prevention is better. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kedua, kami berharap OJK untuk sharing information kepada pemerintah daerah, bagaimana langkah integrasi keuangan secara digital. Yang ketiga, tentu sebagai organisasi yang terbuka kita mengharapkan sinergitas dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah, OJK, Pelaku industry jasa keuangan dan stackholder terkait. Yang keempat, pengaturan dan pengawasan diharapkan dilaksanakan secara intens sehingga dapat menjaga stabilitas sektor biasa keuangan. Dan terakhir, saya harap OJK dihadapkan komitmennya untuk meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara." Pungkasnya
Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan saat dikonfirmasi menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala OJK yang baru dilantik dan ungkapan harapan agar OJK dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor keuangan di Sulawesi Tenggara.
Selain itu, Topan juga menekankan akan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Hukum, dalam upaya mencegah dan menindak aktivitas keuangan ilegal yang dapat merugikan masyarakat. Ia berharap, dengan adanya sinergi yang baik, Sulawesi Tenggara dapat menjadi wilayah yang aman dan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.