Konawe – Komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara dalam memperkuat budaya hukum di daerah terus digencarkan.
Melalui Tim Kerja Penyuluhan Hukum Nasional (PHN), Kanwil Kemenkum Sultra melakukan koordinasi strategis pada Pemerintah Kabupaten Konawe, Senin (19/05/2025),
Koordinasi yang diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Konawe dengan membahas sejumlah agenda penting, di antaranya inventarisasi peta permasalahan hukum di daerah, penguatan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum, serta pengembangan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya serius Kementerian dalam memahami dinamika hukum di daerah, sekaligus menyusun langkah kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.
“Kami tidak datang hanya untuk menjalankan program, tapi juga untuk mendengarkan langsung permasalahan hukum yang dihadapi di tingkat daerah. Hasil dari inventarisasi ini akan kami bawa sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan solutif,” jelas Topan.
