Kendari – Dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi penegak hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa serta para anggota Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sulawesi Tenggara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Selasa (11/11/2025).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Abd. Qohar Af. beserta jajaran pejabat utama Kejati. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaboratif, membahas berbagai agenda strategis terkait pembinaan dan pengawasan notaris, sinergi dalam penegakan hukum, serta penguatan koordinasi kelembagaan di tingkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyampaikan bahwa hubungan kemitraan antara Kemenkumham dan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berintegritas.
“Sinergi antarinstansi penegak hukum adalah kunci dalam mewujudkan kepastian hukum di daerah. Melalui komunikasi yang intens dan kolaborasi yang solid, kita dapat bersama-sama memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara profesional dan akuntabel,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Abd. Qohar menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi langkah Kemenkum Sultra dalam membangun sinergi lintas lembaga. Menurutnya, koordinasi yang baik antara Kemenkum dan Kejati akan memberikan dampak positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut positif inisiatif dari Kemenkum Sultra. Kejaksaan siap bersinergi dan memperkuat kolaborasi, khususnya dalam bidang pembinaan notaris dan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan. Kami percaya, dengan kerja sama yang baik, kita dapat memberikan pelayanan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar Kepala Kejati Sultra.
Dalam kesempatan tersebut, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sultra juga menjalin dialog dengan pihak Kejati mengenai mekanisme koordinasi dalam proses pemeriksaan notaris yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat profesionalitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas notaris di wilayah Sulawesi Tenggara.
Melalui kunjungan ini, Kemenkum Sultra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama lintas lembaga penegak hukum, demi menciptakan ekosistem hukum yang transparan, berintegritas, dan berpihak pada kepastian serta keadilan bagi masyarakat.


