Kendari, 12 Agustus 2025 - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara hari ini menggelar Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Aula Kanwil. Rapat yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, dan Pejabat Fungsional Ahli Perencana Madya, Ruslan, ini diikuti oleh seluruh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kanwil Kemenkum Sultra.
Rapat ini bertujuan untuk memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Beberapa poin penting menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Dalam sesi internalisasi, Tubagus Erif Faturahman kembali mengingatkan seluruh tim akan pentingnya penguatan pelaksanaan ZI, terutama dalam rangka penilaian WBBM tahun 2025. Beliau menekankan beberapa hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan surat edaran dari Kepala Biro Perencanaan.
Beberapa poin krusial yang ditekankan adalah:
* Memastikan seluruh data dukung hingga B12 tahun 2025 terpenuhi di aplikasi E-RB sesuai linimasa.
* Tindak lanjut atas berita acara hasil evaluasi dari Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal yang telah dipenuhi tepat waktu.
* Melakukan survei mandiri pada aplikasi 3AS setiap bulan dengan minimal 30 responden.
* Memantau dan menindaklanjuti rencana aksi manajemen risiko serta memperbarui peta risiko sesuai kebutuhan.
* Membuat video profil pembangunan ZI untuk Kanwil Kemenkumham Sultra.
* Menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas untuk mencegah berita viral yang dapat menurunkan citra positif.
Selain itu, Tubagus Erif Faturahman juga mengingatkan seluruh pegawai untuk konsisten dalam melaksanakan ZI, karena bisa saja ada tim verifikasi lapangan dari Tim Penilai Nasional (TPN) yang datang tanpa pemberitahuan.
Rapat juga membahas tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi ZI B06. Diketahui bahwa pada periode tersebut, beberapa Pokja sempat mengalami keterlambatan dalam pemenuhan data dukung, yaitu Pokja Penataan Tatalaksana, Pokja Penataan Manajemen SDM, Pokja Penguatan Pengawasan, dan Pokja Peningkatan Pelayanan Publik. Meskipun semua data telah terpenuhi setelah rapat monitoring, keterlambatan ini menjadi catatan penting.
Pejabat Fungsional Ahli Perencana Madya, Ruslan, meminta masing-masing Pokja untuk menyampaikan tindak lanjut dan solusi agar hal serupa tidak terjadi lagi pada periode berikutnya.
Pada sesi terakhir, Ruslan meminta masing-masing Pokja untuk memaparkan progres pemenuhan data dukung ZI B09. Paparan ini mencakup sejauh mana pelaksanaan dan realisasi data dukung sesuai dengan rencana aksi dan target prioritas yang telah dipresentasikan pada rapat sebelumnya. Sesi ini bertujuan untuk memastikan semua Pokja berada di jalur yang benar dan mencapai target yang ditetapkan.
Selain itu ditempat berbeda Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra Topan Sopuan sangat berharap agar rapat ini dapat menjadi momentum penguatan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sultra dal
am meraih predikat WBBM.
