Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, hari ini menerima kunjungan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK), Dr. Ahmad Rustan. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi dan meminta dukungan terkait rencana pembukaan program studi Kenotariatan di UMK.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat ini, Topan Sopuan menyambut baik inisiatif UMK. Ia menyatakan bahwa kehadiran program studi Kenotariatan sangat relevan dan dibutuhkan di Sulawesi Tenggara, mengingat semakin tingginya kebutuhan akan tenaga notaris yang profesional dan berkualitas di daerah ini.
"Kami sangat mengapresiasi langkah progresif UMK dalam merespons kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pembukaan prodi Kenotariatan ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya kenotariatan," ujar Topan. Rabu (16/07/2025)
Topan juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Sultra siap memberikan dukungan penuh dalam proses pembukaan prodi ini, termasuk dalam aspek kurikulum, magang mahasiswa, hingga masukan terkait kebutuhan kompetensi lulusan.
"Kami memiliki data dan pengalaman praktis yang bisa menjadi referensi berharga bagi UMK dalam merancang program studi yang relevan dan berdaya saing," tambahnya.
Sementara itu, Rustan menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan Kanwil Kemenkumham Sultra. Ia menjelaskan bahwa rencana pembukaan prodi Kenotariatan ini merupakan wujud komitmen UMK untuk menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman.
"Dukungan dari Kanwil Kemenkum Sultra sangat berarti bagi kami. Masukan dan bimbingan dari Bapak Kakanwil akan menjadi panduan penting agar program studi Kenotariatan UMK dapat mencetak lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan di lapangan," kata Rustan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal sinergi yang kuat antara Kanwil Kemenkum Sultra dan UMK dalam memajukan pendidikan hukum di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam bidang kenotariatan.
