Jakarta - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dengan melakukan koordinasi penting dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkum di Jakarta.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas secara mendalam berbagai strategi dan langkah-langkah yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi anggaran di seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkum Sultra. Diskusi konstruktif ini mencakup identifikasi potensi penghematan, optimalisasi alokasi anggaran, serta penerapan praktik-praktik terbaik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan pimpinan pusat untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. "Kami menyadari pentingnya pengelolaan anggaran yang cermat dan terukur. Melalui koordinasi dengan Biro Perencanaan Setjen, kami berharap dapat memperoleh masukan dan panduan yang komprehensif untuk mengoptimalkan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan bagi kemajuan Kemenkum di Sulawesi Tenggara," ujar Topan. Rabu (15/04/2025)
Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas utama Kemenkum. "Justru dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, kami berharap dapat mengalokasikan sumber daya yang ada secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat," tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkum, Rahmi Widhiyanti memberikan apresiasi atas inisiatif proaktif yang ditunjukkan oleh Kemenkum Sultra. Mereka menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan anggaran terkini dan mekanisme perencanaan yang efektif
Diharapkan, hasil dari koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang konkret dan implementasi langkah-langkah efisiensi anggaran di Kanwil Kemenkum Sultra. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Kemenkum dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
