Kendari — Dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan literasi keuangan di seluruh lapisan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menghadiri kegiatan Pembukaan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sultra di Lapangan ex-MTQ Kendari. Sabtu (25/10/2025)
Dengan mengusung tema nasional “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Dalam sambutannya, Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha menegaskan bahwa Bulan Inklusi Keuangan tidak sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah gerakan nyata untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat Sulawesi Tenggara. Ia mengungkapkan bahwa meski daerah ini kaya akan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakatnya belum sepenuhnya seimbang dengan potensi yang dimiliki.
"Dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa dan lebih dari 60 persen di antaranya merupakan usia produktif, Sultra memiliki kekuatan besar untuk tumbuh sebagai motor ekonomi baru di kawasan timur Indonesia," Ungkap Bismi
Ia menyampaikan bahwa program literasi dan inklusi keuangan menjadi langkah strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"OJK Sultra berkomitmen untuk terus memperkuat edukasi keuangan di tengah masyarakat, melawan praktik keuangan ilegal, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan formal," Tambahnya
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan industri jasa keuangan yang telah bersinergi dalam menyukseskan program inklusi keuangan.
“Bulan Inklusi Keuangan bukan milik OJK semata, melainkan milik rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Komitmen kita adalah menjadikan Sulawesi Tenggara cerdas finansial dan sejahtera,” ujarnya penuh semangat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka dalam sambutannya menegaskan bahwa inklusi keuangan sejatinya adalah ajakan untuk menggunakan uang dengan bijak. Menurutnya, masyarakat perlu diarahkan agar tidak sekadar menggunakan uang untuk konsumsi, tetapi mengelolanya untuk hal-hal yang produktif dan bermanfaat, seperti investasi dan pengembangan usaha.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama di wilayah 3T, agar mampu memanfaatkan akses keuangan untuk memperkuat ekonomi mikro dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada perilaku konsumtif dan praktik keuangan yang merugikan seperti pinjaman online ilegal maupun judi daring. Dengan pengelolaan uang yang bijak, ia optimistis Sulawesi Tenggara mampu melampaui capaian ekonomi daerah lain di Indonesia.
“Kalau uang hasil usaha masyarakat Sultra berputar di daerah sendiri, saya yakin kita bisa menyalip Maluku Utara dalam pertumbuhan ekonomi,” tegas ASR sebelum secara resmi membuka Bulan Inklusi Keuangan 2025.
