Kendari, 12 Juni 2025 – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara kembali memfasilitasi proses krusial dalam perencanaan pembangunan daerah. Hari ini, harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Muna Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 digelar. Pertemuan penting ini bertujuan untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan Muna Barat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan keberlanjutan dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Proses harmonisasi Raperda RPJMD merupakan tahapan wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJMD sendiri adalah pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan, yang sejalan dengan visi misi kepala daerah terpilih.

Dipimpin oleh tim ahli perancang perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra, sesi harmonisasi ini melibatkan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Muna Barat, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan organisasi perangkat daerah terkait. Setiap pasal dan poin dalam Raperda dibahas secara teliti untuk memastikan tidak ada tumpang tindih, kontradiksi, atau kekosongan hukum yang dapat menghambat implementasi pembangunan di masa depan.

Dalam diskusi, tim Kemenkum Sultra memberikan masukan konstruktif terkait aspek legalitas, konsistensi dengan peraturan yang lebih tinggi (seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN dan Peraturan Daerah Provinsi), serta memastikan RPJMD Muna Barat memiliki daya dukung hukum yang kuat. Tujuan utamanya adalah menghasilkan dokumen perencanaan yang kokoh, realistis, dan mampu menjawab tantangan serta peluang pembangunan di Muna Barat.

Topan Sopuan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, menyambut baik antusiasme Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menyelesaikan Raperda ini. "Harmonisasi Raperda RPJMD ini adalah langkah fundamental. Kami sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat dalam menyusun rencana pembangunan yang terarah dan sesuai dengan koridor hukum," ujar Topan Sopuan.

Lebih lanjut, Topan Sopuan menambahkan, "Dokumen RPJMD yang telah diharmonisasikan ini akan menjadi peta jalan yang jelas bagi seluruh stakeholder di Muna Barat untuk bergerak bersama demi mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Kami berharap, Raperda ini dapat segera disahkan dan diimplementasikan demi kemajuan Muna Barat dan kesejahteraan masyarakatnya."

Dengan rampungnya harmonisasi ini, diharapkan Raperda RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2025-2029 dapat segera diajukan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Daerah, sehingga arah pembangunan Muna Barat untuk lima tahun ke depan memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas.

‎‎Bitung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) turut serta dalam kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang berlangsung di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/06/2025).

‎

‎Kegiatan yang digelar oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma) Staf Khusus Menteri Hukum RI, Yadi Hendriana, yang membuka kegiatan secara resmi.

‎

‎Dalam sambutannya, Yadi menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dan transparan dalam menyosialisasikan program-program pemerintah.

‎

‎"Komunikasi bukan hanya soal berinteraksi dengan media, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan kepada masyarakat secara langsung, terbuka, dan mendapatkan umpan balik dari mereka," ujarnya di hadapan para peserta.

‎

‎Kementerian Hukum, lanjut Yadi, membutuhkan kanal informasi internal yang kuat dan kredibel untuk menangkal disinformasi serta memperkuat citra positif lembaga. 

‎

‎Ia mencontohkan keberhasilan Podcast Kemenkum yang baru-baru ini dirilis dan mendapat sambutan positif dari publik.

‎

‎Menanggapi hal ini, Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran humas di lingkungan Kemenkum. 

‎

‎Ia menilai kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membekali SDM kehumasan agar lebih profesional, adaptif, dan selaras dengan dinamika komunikasi publik saat ini.

‎

‎"Keikutsertaan Kanwil Sultra dalam kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus memperkuat fungsi kehumasan. Transparansi dan komunikasi yang terbuka adalah dasar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum," jelas Topan.

‎

‎Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sultra mengirimkan dua perwakilan yang aktif mengikuti seluruh rangkaian pembinaan, yang juga diisi oleh Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun.

‎

‎Ronald mengingatkan pentingnya konsistensi humas dalam penggunaan media komunikasi resmi dan penerapan panduan branding Kemenkumham.

‎

‎Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta dari berbagai wilayah timur Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pranata humas sebagai garda terdepan komunikasi publik di lingkungan Kemenkum.

‎

‎

‎‎Bitung – Komunikasi dan transparansi menjadi dua kunci utama dalam menjalankan sosialisasi program pemerintah yang efektif. 

‎

‎Penekanan ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Hukum RI, Yadi Hendriana, dalam Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang digelar di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/6/2025).

‎

‎Yadi menegaskan bahwa komunikasi publik tidak hanya menyasar relasi dengan media atau jurnalis, tetapi juga harus menyentuh masyarakat secara langsung dengan pendekatan yang efisien, interaktif, dan terbuka.

‎

‎“Persoalan komunikasi dan transparansi ini tidak sebatas hanya ketika kita berelasi dengan jurnalis saja, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana sosialisasi program kita kepada masyarakat itu efektif dan mendapatkan umpan balik dari mereka,” jelas Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran tersebut di hadapan para peserta.

‎

‎Mantan jurnalis nasional ini juga menyoroti realitas media di Indonesia.

‎

‎Dari sekitar 60.000 media yang ada, hanya sekitar 1.700 media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Karena itu, Kementerian Hukum perlu memiliki kanal informasi sendiri sebagai sumber sosialisasi yang kredibel dan terstruktur.

‎

‎Sebagai contoh, Yadi menyinggung keberhasilan Podcast Kemenkum, salah satu platform komunikasi terbaru milik kementerian. 

‎

‎Episode perdananya yang membahas naturalisasi atlet sepak bola telah berhasil meraih 46.000 penonton hanya dalam empat hari penayangan. 

‎

‎Ini dianggap sebagai bukti bahwa komunikasi transparan bisa memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman masyarakat atas program pemerintah.

‎

‎“Semua yang kita lakukan itu bisa diamplifikasi dan diapresiasi oleh publik jika disosialisasikan secara efektif. Podcast Kemenkum adalah salah satu contoh baik dari upaya tersebut,” ujarnya.

‎

‎Yadi juga menekankan pentingnya peran para pranata humas di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai ujung tombak Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Biro Hukerma) dalam menyampaikan informasi kementerian kepada masyarakat.

‎

‎Senada dengan itu, Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun, mengingatkan seluruh humas agar menggunakan berbagai media, baik konvensional, online, maupun media sosial dalam menyampaikan informasi kepada publik, dengan tetap memperhatikan panduan branding Kemenkum yang telah ditetapkan.

‎

‎“Humas perlu senada dalam memberitakan tentang Kemenkum. Gunakan akun resmi dan panduan branding agar informasi yang disampaikan terarah dan terpercaya,” tegas Ronald.

‎

‎Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta yang merupakan perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkum dan UPT dari wilayah Papua, Sulawesi, dan Maluku. 

‎

‎Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara turut ambil bagian dalam kegiatan ini dengan mengirimkan dua orang perwakilan.

‎

‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. 

‎

‎ “Kegiatan ini sangat penting dalam membekali jajaran humas agar semakin profesional, adaptif, dan responsif dalam menyampaikan informasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Hukum,” ujar Topan Sopuan.

‎

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan menggelar coffee morning bersama jajaran pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra. Acara santai namun penuh makna ini berlangsung di Ruangan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad dan bertujuan untuk memperkuat sinergi serta koordinasi antar pejabat dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Kakanwil Topan Sopuan menyampaikan pentingnya komunikasi yang terbuka dan informal di antara para pejabat. "Coffee morning ini adalah wadah kita untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi atas berbagai tantangan yang kita hadapi tanpa harus terpaku pada formalitas. Melalui kebersamaan ini, saya harap kita dapat membangun tim yang lebih solid dan kompak," ujarnya. Kamis (12/06/2025)

Beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam diskusi ringan tersebut antara lain optimalisasi kinerja, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta strategi percepatan program-program prioritas Kementerian Hukum. Para pejabat juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan dan ide-ide inovatif demi kemajuan Kanwil Kemenkum Sultra.

Kegiatan coffee morning ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk menjaga kehangatan hubungan antar pejabat, sekaligus sebagai sarana efektif dalam memecahkan berbagai permasalahan dan merumuskan kebijakan yang lebih baik. Dengan sinergi yang kuat, Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Sulawesi Tenggara.

Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan pagi ini melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruang kerja pegawai di lingkungan kantor wilayah. Sidak ini bertujuan untuk memastikan kedisiplinan pegawai, kerapian lingkungan kerja, serta kesiapan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam sidak yang dilaksanakan tersebut, Topan menyambangi berbagai bidang, mulai dari bagian pelayanan, tata usaha, dan unit lainnya. Beliau memantau langsung kehadiran pegawai, kebersihan dan penataan meja kerja, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan.

"Sidak ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja seluruh pegawai," ujar Topan di sela-sela kegiatannya. "Kami ingin memastikan bahwa setiap pegawai berada di tempatnya, siap bekerja, dan lingkungan kerja kita mendukung produktivitas. Disiplin adalah kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik."

Selama sidak, Topan juga berinteraksi langsung dengan beberapa pegawai, menanyakan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta memberikan motivasi. Secara umum, kondisi ruang kerja pegawai ditemukan dalam keadaan rapi dan terorganisir, serta tingkat kehadiran pegawai cukup baik.

Meskipun demikian, beberapa catatan kecil terkait penataan arsip dan optimalisasi penggunaan fasilitas kerja diberikan sebagai masukan untuk perbaikan. Kepala Kantor Wilayah berharap sidak semacam ini dapat menjadi pemicu bagi seluruh jajaran untuk senantiasa menjaga disiplin dan profesionalisme.

"Ini bukan tentang mencari kesalahan, melainkan tentang membangun budaya kerja yang lebih baik. Dengan disiplin yang tinggi dan lingkungan kerja yang kondusif, saya yakin kita dapat mencapai target kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat," pungkas Topan.