Bitung – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) turut serta dalam kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Bidang Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama yang berlangsung di Aula Badiklat Hukum Sulawesi Utara, Rabu (11/06/2025).
Kegiatan yang digelar oleh Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama (Hukerma) Staf Khusus Menteri Hukum RI, Yadi Hendriana, yang membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, Yadi menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dan transparan dalam menyosialisasikan program-program pemerintah.
"Komunikasi bukan hanya soal berinteraksi dengan media, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan kepada masyarakat secara langsung, terbuka, dan mendapatkan umpan balik dari mereka," ujarnya di hadapan para peserta.
Kementerian Hukum, lanjut Yadi, membutuhkan kanal informasi internal yang kuat dan kredibel untuk menangkal disinformasi serta memperkuat citra positif lembaga.
Ia mencontohkan keberhasilan Podcast Kemenkum yang baru-baru ini dirilis dan mendapat sambutan positif dari publik.
Menanggapi hal ini, Kepala Kanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan peran humas di lingkungan Kemenkum.
Ia menilai kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membekali SDM kehumasan agar lebih profesional, adaptif, dan selaras dengan dinamika komunikasi publik saat ini.
"Keikutsertaan Kanwil Sultra dalam kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus memperkuat fungsi kehumasan. Transparansi dan komunikasi yang terbuka adalah dasar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum," jelas Topan.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Sultra mengirimkan dua perwakilan yang aktif mengikuti seluruh rangkaian pembinaan, yang juga diisi oleh Kepala Biro Hukerma, Ronald Lumbuun.
Ronald mengingatkan pentingnya konsistensi humas dalam penggunaan media komunikasi resmi dan penerapan panduan branding Kemenkumham.
Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta dari berbagai wilayah timur Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pranata humas sebagai garda terdepan komunikasi publik di lingkungan Kemenkum.
