Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa mengikuti secara virtual kegiatan pembukaan pembinaan dan koordinasi hukum, komunikasi publik, dan kerja sama yang dipusatkan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badiklat BPSDM) Sulawesi Utara.
Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri, Yadi Heriyadi Hendriana yang menyoroti peran krusial komunikasi publik yang efektif dan transformasi digital dalam mendukung program-program pemerintah serta membangun kepercayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Yadi menyoroti keterkaitan erat antara transformasi digital sebagai program unggulan Kementerian Hukum dengan transparansi dan komunikasi publik.
"Transformasi digital ini secara langsung mengarah pada transparansi, yang pada gilirannya membuka semua saluran komunikasi. Komunikasi yang efektif dan efisien akan menjamin transparansi, keberlanjutan program, dan apresiasi positif dari masyarakat," Ujar Yadi. Rabu (11/06/2025)
Beliau juga memaparkan terkait empat pilar komunikasi yang efektif yakni pesan, konten, konteks, dan umpan balik, sebagai kunci keberhasilan dalam setiap upaya sosialisasi.
Pentingnya komunikasi yang baik juga diilustrasikan dalam implementasi program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, yang bertujuan memudahkan akses modal dan mendorong pendirian badan usaha. "Tanpa komunikasi dan sosialisasi yang efektif kepada publik, potensi segregasi tidak akan bisa diatasi," tegasnya. Demikian pula, sosialisasi aktif dari Kantor Wilayah ke tingkat kabupaten/kota sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual seperti merek dan paten.
Staf Khusus Menteri Hukum tersebut juga mengingatkan bahwa komunikasi adalah fondasi penting yang membentuk sejarah bangsa, dari pengakuan kemerdekaan hingga penyelesaian konflik global. Ia menekankan bahwa tugas komunikasi publik bukan hanya tanggung jawab Humas, melainkan seluruh insan Pengayoman.
"Ketika komunikasi dimulai dengan kebohongan atau kesalahan, kita akan disibukkan dengan menutupi kebohongan dan kesalahan itu sendiri," katanya, menggarisbawahi pentingnya integritas.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai momentum penting bagi seluruh jajaran untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan komunikasi publik dan transformasi digital.
"Kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan kita saat ini, di mana komunikasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci dalam menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat serta membangun kepercayaan publik," Pungkasnya.
