Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan hari ini membuka rapat harmonisasi peraturan daerah (Perda) bersama rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka. Rapat ini menandai komitmen Kanwil Kemenkum Sultra dalam mengawal pembentukan regulasi yang berkualitas di daerah. Rabu (16/07/2025)

Dalam sambutannya, Topan menyampaikan apresiasi atas kehadiran rombongan DPRD Kolaka. Beliau menyebutkan bahwa kunjungan kerja satu rombongan penuh seperti ini merupakan hal yang luar biasa, mengingat biasanya hanya dua hingga tiga orang anggota dewan yang hadir dalam pertemuan serupa.

Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan menjelaskan peran strategis Kemenkum sebagai mitra kerja utama pemerintah daerah, khususnya dalam pembentukan regulasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, harmonisasi rancangan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah wajib dilakukan oleh Kementerian Hukum.

Hal ini penting untuk memastikan regulasi yang dibentuk sesuai dengan aturan dan tahapan penyempurnaan, guna menghindari pembatalan atau ketidakberlakuan di kemudian hari.

"Sangat disayangkan jika tidak diharmonisasi oleh Kementerian Hukum, karena akibatnya banyak aturan yang dibatalkan dan tidak bisa berlaku," ujar Topan. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya harmonisasi di tahap akhir sebelum suatu regulasi diundangkan.

Dalam kesempatan tersebut, Topan juga memaparkan capaian harmonisasi di Kabupaten Kolaka yang hingga pertengahan Juli ini, Kanwil Kemenkum Sultra telah mengharmonisasi 93 rancangan regulasi dari Kabupaten Kolaka, dengan 87 di antaranya dapat dilanjutkan dan sisanya dikembalikan untuk penyempurnaan.

Angka ini menunjukkan pencapaian yang luar biasa dalam enam bulan, dan menempatkan Sultra sebagai salah satu wilayah dengan tingkat harmonisasi regulasi yang tinggi di Indonesia, berbeda dengan Maluku Utara yang hanya mencapai 2,5%.

Topan berharap kolaborasi dan sinergi dengan DPRD Kabupaten Kolaka dapat terus berlanjut, tidak hanya dalam tahap harmonisasi akhir, tetapi juga sejak awal pembentukan regulasi, bahkan sejak penyusunan naskah akademik.

"Kami siap mengawal dari awal sampai akhirnya," tegas beliau, seraya menjelaskan keuntungan menyerahkan proses pengawalan regulasi kepada Kemenkum yang akan menjamin lolosnya harmonisasi.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, Awaluddin Paseng menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan Kanwil Kemenkum Sultra. Beliau menekankan pentingnya harmonisasi regulasi sejak dini untuk menghindari kendala di kemudian hari.

"Kami sangat menyambut baik tawaran Kemenkum Sultra untuk mengawal proses pembentukan regulasi dari awal, bahkan sejak penyusunan naskah akademik," ujarnya. "Ini akan sangat membantu kami dalam memastikan setiap rancangan peraturan daerah yang kami inisiasi atau terima dari pemerintah daerah sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak ada lagi regulasi yang batal atau tidak bisa berlaku."

Beliau juga menambahkan bahwa capaian harmonisasi yang tinggi di Kabupaten Kolaka menunjukkan komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menciptakan regulasi yang berkualitas.

"Angka 93 rancangan regulasi yang diharmonisasi dalam waktu enam bulan adalah bukti kerja keras dan kolaborasi yang baik. Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut demi pembangunan Kolaka yang lebih baik," tutupnya.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kemenkum Sultra dan DPRD Kabupaten Kolaka dalam menciptakan peraturan daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, demi kemajuan daerah

Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, memimpin langsung rapat strategis terkait Rencana Aksi dan Target Prioritas Triwulan III (B09) Tahun 2025. Selain itu, rapat ini juga menjadi forum monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Triwulan II (B06) Tahun 2025.

Rapat yang dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa dan seluruh jajaran pejabat struktural ini bertujuan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kakanwil Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar divisi untuk mencapai hasil yang maksimal di Triwulan III ini.

"Setiap unit harus memiliki pemahaman yang sama terhadap target-target prioritas kita. Mari kita fokus pada implementasi program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi," ujarnya. Selasa (15/07/2025)

Selain itu, Kakanwil secara cermat menyoroti kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Data capaian Triwulan II dipaparkan, diikuti dengan diskusi mendalam mengenai area-area yang memerlukan perbaikan.

"Pembangunan Zona Integritas adalah komitmen kita bersama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Kita tidak boleh lengah, terus lakukan perbaikan berkelanjutan demi pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas nya.

Rapat ini menghasilkan beberapa poin penting, termasuk penyusunan strategi mitigasi risiko, penetapan indikator kinerja utama yang lebih terukur, dan peningkatan koordinasi antar unit dalam pelaksanaan program ZI. Kakanwil berharap agar seluruh jajaran dapat bergerak cepat dalam menindaklanjuti hasil rapat ini, sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara turut menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan agenda pokok Penyerahan Dokumen dan Penjelasan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025–2029, Senin (15/7/2025).
‎
‎Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Sultra tersebut, Kanwil Kemenkum Sultra diwakili oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Usman, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Topan Sopuan.
‎
‎RPJMD merupakan dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, sebagai tindak lanjut dari visi dan misi kepala daerah terpilih.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya dalam rapat paripurna tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah yang berbasis hukum.
‎
‎“Kanwil Kemenkum memiliki peran dalam memastikan bahwa setiap produk hukum daerah, termasuk RPJMD, disusun berdasarkan asas legalitas dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Topan.
‎
‎Ia juga menambahkan bahwa pihaknya siap mendampingi dalam proses harmonisasi Raperda RPJMD agar substansinya tidak hanya selaras dengan norma hukum, tetapi juga dapat menjadi payung regulasi yang efektif dan implementatif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra) menggelar rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Konawe Utara tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Selasa (15/7/2025).
‎
‎Rapat ini bertujuan untuk memastikan agar substansi dalam rancangan peraturan tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus memberikan penguatan dari sisi legalitas terhadap kebijakan daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui koperasi.
‎
‎Kegiatan harmonisasi melibatkan tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, serta pejabat terkait.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa kehadiran koperasi berbasis desa/kelurahan seperti Koperasi Merah Putih perlu didukung dengan regulasi yang kuat dan harmonis agar dapat berjalan optimal dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
‎
‎"Harmonisasi ini penting agar peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan asas hukum, tetapi juga memberi kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian desa, sehingga regulasinya harus kokoh secara hukum," ujar Topan.

‎Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Kolaka tentang Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting, Selasa (15/7/2025).
‎
‎Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan agar substansi dalam rancangan peraturan tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya di lapangan.
‎
‎Harmonisasi ini juga bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menekan angka stunting secara terencana dan sistematis, khususnya melalui pendekatan komunikasi yang efektif dan berbasis perubahan perilaku masyarakat.
‎
‎Rapat harmonisasi melibatkan oleh tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkum Sultra bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Kolaka.
‎
‎Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menjelaskan bahwa strategi komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya penurunan stunting, sehingga harus diatur secara jelas dan terpadu melalui kebijakan hukum daerah.
‎
‎“Perubahan perilaku tidak bisa dicapai hanya melalui intervensi medis atau infrastruktur, tapi juga melalui komunikasi yang konsisten dan tepat sasaran. Oleh karena itu, regulasi seperti ini sangat penting untuk memberikan arah dan kepastian dalam pelaksanaannya,” ujar Topan.