Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara

1 Malam Langsung Jadi, Menkum Serahkan SK Kepengurusan PSI 2025-2030

Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PSI periode 2025-2030. Penyerahan SK kepengurusan diberikan langsung kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Raja Juli Antoni.

SK kepengurusan PSI diberikan langsung oleh Supratman di Graha Pengayoman, Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025). Supratman menjelaskan dengan SK yang diberikan ini maka kepengurusan PSI di bawah pimpinan Ketua Umum Kaesang Pangarep sah secara hukum.

"Hari ini saya menyerahkan surat keputusan menteri hukum baik menyangkut soal anggaran dasar kemudian lambang partai dan juga susunan kepengurusan kepada Sekjen Partai Solidaritas Indonesia," kata Supratman.

Screenshot 2025 10 10 151750

Supratman mengaku baru menerima disposisi surat permohonan pengesahan kepengurusan PSI kemarin, Kamis (9/10). Dia mengatakan baru menandatangani SK kepengurusan PSI tadi malam.

"Sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kemenkum untuk mendapatkan layanan kepastian, termasuk di dalamnya partai politik," jelas Supratman.

Supratman menjelaskan tidak hafal susunan kepengurusan yang diajukan dalam surat permohonan pengesahan PSI. Dia mengatakan tak ingat nama-nama yang tercantum dalam susunan kepengurusan PSI.

"Yang saya hafal Pak Kaesang sama Pak Sekjen, yang lainnya silakan tanya Pak Sekjen," jelas dia.

Sementara Sekjen PSI, Raja Juli menjelaskan pihaknya baru menyerahkan surat permohonan ke Kemenkum, Kamis (9/10), secara online. Tak lama, langsung hadir mengambil SK kepengurusan PSI dari Menkum setelah menerima telepon.

"Kami baru masukkan kemarin dengan sistem OSS secara online, kemudian ternyata malam hari sudah ditelepon, malam hari kemarin berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima. SK Kepengurusan, ADRT dan sebagainya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini," ungkap Raja Juli.

Raja menilai penerapan sistem yang dimiliki Kemenkum menjadi contoh untuk kementerian lain karena kecepatannya. Dia menyampaikan terima kasih atas cepatnya proses pengesahan SK kepengurusan PSI dari Menkum.

"Ini sangat menginspirasi mungkin bagi mungkin kementerian lain agar bekerja dengan lebih baik lagi di bawah kepemimpinan Pak Menteri Hukum yang baru ini," ujar Raja Juli.

"Sekali lagi terima kasih banyak atas kerja cepat, super cepat ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan kabar baik juga bagi PSI untuk terus konsolidasi dengan target pada 2029 yang akan datang kami bisa menjadi salah seorang pendatang baru di DPR RI," imbuhnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, turut menanggapi langkah cepat yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM dalam penerbitan SK kepengurusan PSI. Ia menilai hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Hukum akan terus bertransformasi menjadi lembaga yang adaptif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima.

“Apa yang dilakukan Bapak Menteri Hukum, Supratman menunjukkan bahwa Kementerian Hukum kini bergerak dengan semangat baru yang cepat, tepat, dan transparan. Kecepatan penerbitan SK kepengurusan partai politik ini mencerminkan sistem pelayanan hukum yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan,” ujar Topan Sopuan di Kendari.

Topan menambahkan bahwa semangat pelayanan cepat ini menjadi inspirasi bagi seluruh jajaran Kementerian Hukum, termasuk di tingkat wilayah, untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel.

“Kami di Kantor Wilayah akan terus meneladani langkah cepat tersebut dengan memperkuat digitalisasi layanan, memangkas proses birokrasi yang berbelit, dan memastikan masyarakat mendapatkan kepastian hukum secara efisien,” tambahnya.

Menurutnya, percepatan layanan seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Hukum menjadi cerminan bahwa Kementerian Hukum tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga menjaga kualitas dan integritas pelayanan hukum di seluruh Indonesia.

“Kecepatan bukan hanya soal waktu, tapi juga komitmen terhadap kualitas dan akuntabilitas. Ini menjadi dorongan bagi seluruh jajaran kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   +6813-55554600
PikPng.com email png 581646   Email 
    kanwilsultra@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humaskemenkumhamsultra@gmail.com

 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   Youtube kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
SULAWESI TENGGARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   0813-55554600
PikPng.com email png 581646   kanwilsultra@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   humaskemenkumhamsultra@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI