Kendari - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mengikuti kegiatan Policy Talks BSK Hukum bertema “Kompetensi Unggul, Kebijakan Berkualitas” secara virtual melalui Zoom Meeting, Jumat (25/7/2025).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi BSK Hukum dengan BPSDM Hukum melalui wadah Community of Practice (CoP) BPSDM Hukum.
Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk membahas peran penting BSK Hukum dalam membangun kebijakan yang berdampak dan berbasis bukti.
Materi utama disampaikan oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum, Veiby Sinta Koloay dengan moderator Analis Kebijakan Ahli Madya, Donny Michael.
Dalam pemaparannya, Veiby Koloay menekankan pentingnya integritas sebagai nilai utama yang harus dijunjung oleh setiap analis kebijakan dalam menyusun rekomendasi.
“Analis kebijakan tidak boleh terpengaruh atau terintimidasi oleh pihak luar. Integritas adalah bekal dan prioritas utama dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa setiap analisis harus dilakukan secara objektif, tepat sasaran, dan berbasis pada kebutuhan nyata. Menurutnya, setiap kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tetap berada dalam koridor yang benar.
“Menjadi analis kebijakan hukum berarti harus berpegang pada data dan bukti yang valid, menjaga netralitas dan profesionalisme, serta menyampaikan hasil analisis secara transparan kepada pimpinan,” ujarnya.
Dengan mengangkat slogan “Kebijakan yang baik lahir dari suara yang terdengar”, kegiatan ini turut mendorong pentingnya advokasi kebijakan publik yang berbasis pada data, analisis, dan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, dalam keterangannya menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana peningkatan kapasitas yang sangat bermanfaat.
“Forum ini memperkuat peran analis kebijakan dalam mendukung kebijakan hukum yang tepat dan berdampak,” ujarnya.
