Kendari – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan mengikuti secara virtual Pembukaan Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP Angkatan IX Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum. Senin (27/10/2025)
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum Kementerian Hukum, Gusti Ayu Putu Suardani, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam rangka mempersiapkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026.
“Pelatihan ini menjadi bagian penting dari masa transisi menuju pemberlakuan KUHP baru. Para fasilitator diharapkan tidak hanya memahami ketentuan hukum pidana baru, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai keadilan dan semangat pembaruan hukum kepada masyarakat,” ujar Gusti Ayu dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan bahwa BPSDM Hukum telah menyelenggarakan 11 angkatan ToF Implementasi KUHP sepanjang tahun anggaran 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap Astacita keempat dan ketujuh Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan reformasi hukum nasional.
Dalam laporannya, hingga Angkatan VIII, program ToF telah menjangkau 469.724 audiens melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan forum diskusi kelompok (FGD). Angkatan IX kali ini difokuskan bagi pejabat dan pegawai di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, termasuk para Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) yang dalam kesempatan ini juga diikuti oleh Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Sultra, Candrafriandi Achmad, agar dapat menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan pemahaman KUHP baru di daerah.
“Teman-teman di kantor wilayah adalah mitra strategis kami di daerah. Mereka akan menjadi corong utama dalam mensosialisasikan KUHP baru ini kepada masyarakat luas,” tambah Gusti Ayu.
ToF Implementasi KUHP Angkatan IX akan berlangsung selama 13 hari, terdiri dari 5 hari pembelajaran e-learning dan 8 hari sesi klasikal, dengan menghadirkan narasumber dari tim penyusun KUHP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya penyusunan rencana aksi oleh para peserta yang akan dilaksanakan dalam jangka pendek (3 bulan), menengah (6 bulan), dan panjang (1 tahun) sebagai wujud nyata tindak lanjut dari pelatihan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menyambut baik kegiatan ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas SDM hukum di daerah. Menurutnya, kanwil memiliki peran penting dalam memastikan implementasi KUHP berjalan efektif dan dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat serta aparat penegak hukum.
“Melalui pelatihan ini, kita tidak hanya menyiapkan fasilitator yang paham substansi KUHP baru, tetapi juga agen perubahan yang mampu mengedukasi masyarakat tentang semangat pembaruan hukum pidana nasional,” ungkapnya.
Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran berkelanjutan, Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan reformasi hukum yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
