Kabar Kantor Wilayah

Indeks Berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

BPSDM Hukum Gelar Wisuda 625 Lulusan Poltekip dan Poltekim : Tonggak Baru dalam Sejarah Kementerian

Depok – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum kembali mencetak sejarah dengan menggelar Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Sebanyak 625 taruna, terdiri dari 335 lulusan Poltekip dan 290 lulusan Poltekim, resmi diwisuda dan siap mengemban tugas baru di seluruh Indonesia. Prosesi ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya, para lulusan akan ditempatkan di kementerian yang berbeda. Wakil Menteri Hukum Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menyerahkan para lulusan kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim. Prosesi ini juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

bf915f5b116449078a790b00dc1d99d0

Dalam orasi ilmiahnya, Yusril Ihza Mahendra menekankan tiga pilar penting untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045, yaitu pendidikan dan penguasaan teknologi, kebhinekaan yang kuat, serta semangat inovasi dan kewirausahaan. Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama untuk mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera.

0756a209f9114a1d983a029a07bdbc5f

“BPSDM Hukum memiliki peran strategis dalam membentuk SDM unggul, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan. Lulusan Poltekip dan Poltekim ini adalah bagian penting dari upaya tersebut,” ujar Yusril. Rabu (11/12/2024)

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum menyampaikan Pegawai pembimbing kemasyarakatan saat ini menjadi tonggak penting dalam penerapan restoratif justice, dan juga bagaimana mengembalikan peran pada warga binaa ke masyarakat. Lulusan Poltekip diharapkan menjadi tonggak penting dalam penerapan restoratif justice melalui peran mereka sebagai pembimbing kemasyarakatan yang membantu warga binaan kembali ke masyarakat. Sementara itu, lulusan Poltekim diharapkan dapat memperkuat pengawasan keimigrasian, terutama di tengah tantangan perdagangan manusia, imigran gelap, dan peredaran barang terlarang.

1f7842888b584426974aaf3471cd2588

“Kami percaya bahwa lulusan ini akan memberikan kontribusi maksimal untuk memajukan lembaga pemasyarakatan dan keimigrasian di Indonesia. Pendidikan berbasis teknologi dan praktik nyata yang mereka tempuh di BPSDM adalah bekal terbaik untuk menghadapi tantangan global,”

Setelah wisuda, para lulusan akan langsung ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini tidak hanya memperkuat sistem pelayanan publik di sektor hukum dan HAM tetapi juga memastikan pemerataan SDM berkualitas di seluruh tanah air.

c22adb6a57d14f89a29f07a175a3e345

BPSDM Hukum dan HAM berkomitmen untuk terus mencetak generasi penerus yang profesional dan berintegritas, sejalan dengan visi membangun Indonesia yang berkeadilan, aman, dan bermartabat. Prosesi wisuda ini adalah bukti nyata dedikasi lembaga dalam mendukung reformasi dan modernisasi sistem hukum serta keimigrasian di Indonesia.

logo besar kuning
 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PikPng.com school icon png 2780725   Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   +6813-55554600
PikPng.com email png 581646   Email 
    kanwilsultra@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   Email Pengaduan
    humaskemenkumhamsultra@gmail.com

 

 

facebook kemenkumham   twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham
logo besar kuning
 
KANWIL KEMENKUM
SULAWESI TENGGARA


  twitter kemenkumham   instagram kemenkumham   linked in kemenkumham   Youtube kemenkumham   rss kemenkumham

  Jl. Abunawas No. VIIA, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93461
PikPng.com phone icon png 604605   0813-55554600
PikPng.com email png 581646   kanwilsultra@kemenkum.go.id
PikPng.com email png 581646   humaskemenkumhamsultra@gmail.com

Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi
Kemenkumham RI