Kendari – Di tengah tantangan keterbatasan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmen kuat untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, Bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, serta Kepala Bagian Umum, I Putu Dharmayasa, berdiskusi bersama dalam mencari solusi kreatif dan inovatif untuk meningkatkan dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.
Alih-alih mengeluh tentang minimnya anggaran, Topan justru mengajak Kadiv PPPH dan Kabag Umum untuk berpikir "out of the box". Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
"Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Justru, keterbatasan ini harus menjadi pemicu bagi kita untuk berkreasi dan mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif," tegas Topan. Selasa (25/02/2025)
Diskusi yang berlangsung konstruktif tersebut menyentuh berbagai aspek, mulai dari pemeliharaan dan perbaikan fasilitas yang sudah ada, hingga kemungkinan pengadaan sarana dan prasarana baru yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kabag Umum menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan. "Kami akan mencari alternatif-alternatif yang lebih hemat biaya, namun tetap memberikan hasil yang optimal," katanya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera merealisasikan ide-ide tersebut dalam bentuk program kerja yang terukur dan berkelanjutan. "Kami akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan." Pungkasnya.
