Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara mendorong lahirnya produk hukum daerah yang berkeadilan melalui keikutsertaan pada Forum Group Discussion (FGD) Analisa dan Penelaahan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan (wilayah kerja Sulawesi Tenggara).
kegiatan berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, dan dihadiri tim kerja perancang peraturan perundang-undangan Kemenkum Sultra.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyampaikan bahwa prinsip hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan daerah.
“Produk hukum daerah yang baik adalah yang mampu melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak warga secara adil,” ujarnya.
