Kendari - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra), Topan Sopuan bersama Kepala Divisi Pelayana Hukum, Tubagus Erif Faturrahman, dan Kepala Divisi Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad hari ini mengikuti rapat koordinasi penting dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka. Pertemuan ini merupakan langkah strategis dalam rangka mendengarkan arahan langsung dari Gubernur, sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal jelang penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2025. Senin (04/08/2025)
Rakornas ini memiliki agenda yang sangat krusial, yaitu penandatanganan kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas. Kesepakatan ini berfokus pada sinkronisasi, harmonisasi, dan fasilitasi dalam pembentukan produk hukum daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas regulasi di tingkat lokal. Kehadiran Menteri Hukum, Supratman secara langsung dalam acara ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar-kementerian untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam rangka menyukseskan hal tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa koordinasi dan kolaborasi antar seluruh pihak, baik Pemerintah Provinsi, Foropimda, Liaison Officer dan Event Organizer yang menjadi mitra Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan nasional ini dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.
"Seluruh pihak, baik Pemprov, LO, maupun EO saya harap dapat memberikan kontribusi terbaik dalam kegiatan rakornas ini. Ini bukan sekedar kegiatan biasa, namun jadi tolak ukur bagaimana kita sebagai penyelenggara untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik," ujar ASR
Menanggapi arahan Gubernur, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kesuksesan Rakornas. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal sangat penting untuk menciptakan sinergi yang kuat.
