Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan melaksanakan kunjungan kerja ke Direktorat Tata Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam rangka memperkuat koordinasi terkait isu partai politik dan kewarganegaraan di wilayah Sulawesi Tenggara. Kamis (09/04/2026)
Dalam kunjungan tersebut, Kakanwil melakukan pertemuan dengan jajaran Bersama Direktur Tata Negara, Dulyono guna membahas berbagai dinamika yang berkembang, khususnya terkait pengelolaan administrasi partai politik serta layanan kewarganegaraan yang menjadi bagian penting dalam tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah.
Kakanwil menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan layanan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Isu partai politik dan kewarganegaraan dinilai memiliki kompleksitas tersendiri sehingga memerlukan penguatan pemahaman bagi jajaran di daerah.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut Kakanwil juga menyampaikan permohonan kepada Direktur Tata Negara, Dulyono agar dapat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut diharapkan dapat diisi dengan kegiatan sosialisasi guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.
“Kami berharap kehadiran langsung dari Direktur Tata Negara di Sulawesi Tenggara dapat memberikan penguatan kapasitas, khususnya dalam pemahaman regulasi terkait partai politik dan kewarganegaraan,” ujar Kakanwil.
Direktur Tata Negara, Dulyono menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan jajaran wilayah, termasuk mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi di daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pusat dan wilayah dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang tata negara, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan hukum yang lebih optimal di Sulawesi Tenggara.
