Kendari — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkum Sultra), Topan Sopuan menggelar diskusi akhir tahun Bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Putu Dharmayasa serta Tim Kerja Bagian TUM guna menindaklanjuti hasil pembahasan tingkat kementerian sekaligus menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi penutupan Tahun Anggaran 2025. Selasa (23/12)
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan manajemen organisasi agar seluruh kebijakan, arahan, dan hasil pembahasan yang telah dirumuskan di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara selaras dan terukur di wilayah Sulawesi Tenggara. Penelaahan difokuskan pada capaian kinerja yang telah berjalan, penyelesaian sisa program dan kegiatan prioritas, serta penguatan kesiapan administrasi dan pelaporan menjelang akhir tahun.
Kepala Kantor Wilayah menegaskan bahwa periode akhir tahun merupakan fase krusial yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan kerja sama lintas unit. Seluruh jajaran diminta untuk memastikan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, baik dari sisi kinerja maupun pengelolaan anggaran.
Selain menelaah capaian, pembahasan juga diarahkan pada langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi potensi kendala yang kerap muncul menjelang penutupan tahun, termasuk optimalisasi serapan anggaran, penataan administrasi keuangan, serta pemantapan kualitas layanan hukum kepada masyarakat agar tetap prima hingga akhir tahun 2025.
Forum ini turut menjadi sarana penyamaan persepsi dan penguatan sinergi antarunit kerja, sehingga setiap tindak lanjut yang diambil memiliki arah yang sama dan mendukung pencapaian target organisasi secara menyeluruh. Kepala Kantor Wilayah juga mendorong jajaran untuk mulai menyiapkan transisi kerja menuju tahun 2026 dengan perencanaan yang matang dan berbasis evaluasi kinerja tahun berjalan.
Melalui Diskusi internal yang solid dan langkah strategis yang terukur, Kanwil Kemenkum Sultra berkomitmen untuk menutup Tahun 2025 dengan capaian kinerja yang optimal, sekaligus memperkuat fondasi organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di tahun mendatang.
