Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Candrafriandi Achmad, beserta jajaran JFU dan JFT Analis Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, mengikuti kegiatan BSK Hukum Policy Talks dengan tema “Penguatan Analis Kebijakan dalam Legal Policy Hub” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (09/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum, Andry Indrady. Dalam sambutannya, Andry menekankan pentingnya peningkatan kapasitas pejabat fungsional Analis Kebijakan sebagai langkah strategis untuk memperkuat peran Legal Policy Hub dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Dalam paparannya yang berjudul “Peran Legal Policy Hub dalam Meningkatkan Kapasitas Analis Kebijakan”, Andry menjelaskan bahwa Legal Policy Hub merupakan wadah kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.
“Legal Policy Hub dibangun dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan media. Melalui sinergi tersebut diharapkan dapat dihasilkan kebijakan hukum yang lebih holistik, efektif, dan efisien,” ujar Andry.
Beliau juga memperkenalkan Dashboard Legal Policy Hub yang telah diluncurkan pada 15 September 2025. Dashboard ini menjadi sarana digital yang memuat berbagai policy paper, policy brief, dan naskah kebijakan yang telah dipublikasikan. Dilengkapi dengan fitur pencarian berdasarkan kategori, instansi, dan tahun penerbitan, dashboard ini diharapkan menjadi referensi strategis bagi para analis kebijakan di seluruh Indonesia.
Menanggapi kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Badan Strategi Kebijakan dalam memperkuat kapasitas fungsional analis kebijakan di lingkungan Kemenkum.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para analis kebijakan untuk memperluas wawasan dan memperdalam kompetensi dalam mendukung tugas-tugas strategis kementerian, khususnya dalam menghasilkan kebijakan hukum yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kami di Kanwil Sultra sangat mendukung upaya penguatan Legal Policy Hub sebagai pusat kolaborasi dan inovasi kebijakan hukum nasional,” ujar Topan Sopuan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan sinergi antar unit kerja dan peningkatan kapasitas analis kebijakan dapat terus ditingkatkan guna mewujudkan Kementerian Hukum yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika kebijakan publik.
