Kendari – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Daerah melalui Pemahaman Analisis Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief”, Kamis (23/4/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya tepat, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan para analis kebijakan mampu menyusun policy brief yang tidak hanya informatif, tetapi juga aplikatif dan dapat menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah, sekaligus menyelaraskan pemahaman terhadap kebijakan yang tengah dan akan dilaksanakan.
Selain itu, forum ini juga dimanfaatkan sebagai wadah untuk menghimpun berbagai masukan, saran, dan rekomendasi dari para peserta.
Policy Talks ini diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
Sebagai penguatan materi, kegiatan ini menghadirkan Samrin dari Institut Agama Islam Negeri Kendari yang membahas pengantar analisis kebijakan publik, serta Widhi Novianto dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang mengulas teknik penyusunan policy brief.
